DPR Minta Markas TNI Jauh dari Permukiman Warga

Ntvnews.id, Jakarta - Ketua Komisi I DPR Utut Adianto mengusulkan instalasi militer harus jauh dari wilayah masyarakat sipil. Ini guna mencegah masyarakat sipil kembali menjadi korban dari kegiatan militer, seperti yang terjadi di Kabupaten Garut, Jawa Barat saat pemusnahan amunisi kedaluwarsa. 

"Malah kalau hemat saya ke depan itu kita perbaiki, misalnya TNI itu harus jauh dari masyarakat sipil," ujar Utut di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 14 Mei 2025.

Utut mencontohkan Markas Besar (Mabes) TNI yang area luarnya kini telah dipenuhi warung milik warga setempat. Ia pun berkelakar tank pun akan sulit menembus karena dipenuhi warung hingga pangkalan ojek.

"Contoh kalau kamu ke Mabes, depannya sudah warung semua. Kalau di Brigif Cilodong, Brigif satu. Itu kalau ada apa-apa di Jakarta pergerakan pasukannya, tanknya mau keluar, enggak bisa, orang depannya warung, pangkalan ojek," kata Utut.

Menurutnya, pemerintah harus memikirkan kondisi tersebut. Negara perlu segera mengambil sikap.

"Nah ini yang ke depan harus kita pikirin strateginya. Dulu memang daerah itu hutan. Nah ini yang negara harusnya hadir," kata Utut.

Utut mengatakan di negara manapun instalasi militer jauh dari lingkungan sipil dan mesti steril. Dia menyinggung kasus peledakan amunisi yang pernah terjadi sebelumnya.

"Ya kalau di mana-mana, kalau instalasi militer jauh dari rakyat. Bukannya menjauhkan diri, tapi itu untuk daerah yang memang harus steril. Nah ini kan kejadian kayak Garut ini kan karena salah satu contohnya. Saya kan kasih contoh tahun 1984 di Marinir, dulu namanya KKO. Itu meledak, meledaknya tuh berjam-jam. Nah yang paling penting ini (di Garut) harus yang terakhir," pungkas Utut.