BPS: Lokasi 53 Sekolah Rakyat Berada di Wilayah Kantong Kemiskinan

Ntvnews.id, Jakarta - Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, menyampaikan bahwa 53 lokasi Sekolah Rakyat telah ditetapkan berada di kawasan yang merupakan kantong-kantong kemiskinan.

"Lokasi 53 sekolah rakyat itu kami sudah melihat berada di wilayah-wilayah kantong kemiskinan," ujar Amalia di kompleks Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu, 30 April 2025.

Ia menambahkan bahwa daerah-daerah tersebut juga tercatat memiliki jumlah anak usia sekolah yang belum mengakses pendidikan formal.

Berdasarkan analisis data tersebut, program Sekolah Rakyat dirancang untuk menyediakan akses pendidikan bagi anak-anak usia sekolah yang belum mengenyam pendidikan, khususnya di wilayah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi.

Baca Juga: BPS: Deflasi Tarif Pesawat Dipicu Kebijakan Penurunan Harga Tiket

Amalia menaruh harapan agar inisiatif Sekolah Rakyat dapat membuka akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu yang selama ini belum bersekolah, terutama di daerah-daerah tertinggal.

Dalam program ini, peran BPS difokuskan pada penyediaan data yang dibutuhkan oleh Kementerian Sosial, dengan mengandalkan sumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSN).

"Ini adalah contoh bagaimana salah satu program yang betul-betul evidence-based policy (kebijakan berbasis bukti)," ucap Amalia.

Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen kuat dalam membangun Sekolah Rakyat, yaitu program pendidikan berasrama yang ditujukan untuk anak-anak dari keluarga miskin.

Pemerintah menargetkan sedikitnya 53 Sekolah Rakyat dapat rampung pada Juni 2025 dan siap digunakan pada tahun ajaran 2025/2026.

Baca Juga: BPS Sebut Jumlah Wisatawan Mancanegara Januari-November 2024 Terbanyak Dalam 5 tahun

Sebanyak 53 sekolah tersebut akan memanfaatkan bangunan yang sudah tersedia, yakni aset milik Kementerian Sosial, serta milik pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota.

Secara keseluruhan, pada tahun 2025 ditargetkan akan dibangun total 200 Sekolah Rakyat.

Dari jumlah tersebut, selain 53 yang menggunakan infrastruktur eksisting, sebanyak 147 sekolah lainnya akan dibangun dengan gedung baru.

Sekolah-sekolah ini akan tersebar di berbagai daerah Indonesia, dengan dasar penentuan lokasi merujuk pada data distribusi kantong kemiskinan.

Dengan mempertimbangkan aspek tersebut, Amalia menegaskan bahwa lokasi Sekolah Rakyat akan diprioritaskan di wilayah dengan jumlah penduduk besar dan tingkat kemiskinan ekstrem yang tinggi.