Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf melakukan tanya jawab dengan media mengenai Sekolah Rakyat usai melakukan kegiatan apel pertama usai libur lebaran di Kantor Kemensos Salemba. (Antara)
Ntvnews.id
Pernyataan ini disampaikan sebagai tanggapan atas perbincangan hangat terkait pengusulan kembali Soeharto sebagai calon penerima gelar Pahlawan Nasional tahun 2025.
“Dari nama-nama yang ada, yang ramai itu ada Pak Presiden Suharto, Gus Dur, yang itu semua memang punya peluang untuk diusulkan oleh Kementerian Sosial setelah nanti kajiannya tuntas. Mengapa? Karena paling tidak syarat-syarat normatifnya semua sudah terpenuhi,” ujar Mensos Saifullah setelah menilai Desk Sekolah Rakyat di Gedung Konvensi TMPNU Kalibata, Jakarta Selatan pada Rabu, 23 April 2025.
Ia mengungkapkan bahwa pengusulan nama Presiden Soeharto untuk gelar Pahlawan Nasional tahun ini sudah sesuai dengan syarat normatif yang ada. Hal ini mengingat MPR telah mencabut secara resmi nama Soeharto dari TAP MPR Nomor 11 Tahun 1998, yang berfokus pada Penyelenggara Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
“Pak Harto misalnya itu sudah berulang-ulang ya diusulkan gitu, tapi masih ada kendala. Dan sekarang salah satu kendalanya itu kemarin soal TAP MPR nya sudah dicabut,” imbuhnya.
Baca juga: Mensos Kaji Gelar Pahlawan untuk Soeharto
Mensos juga menambahkan bahwa saat ini pihaknya tengah melakukan kajian bersama sejumlah pihak terkait, termasuk akademisi, sejarawan, dan tokoh masyarakat, untuk membahas serta memfinalisasi daftar calon Pahlawan Nasional 2025 yang diajukan oleh provinsi.
Setelah melalui proses finalisasi, daftar tersebut akan diserahkan kepada Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan untuk dilakukan kajian lebih lanjut, sebelum akhirnya dipresentasikan kepada Presiden untuk keputusan akhir.
“Di Kementerian Sosial juga dipastikan lagi lewat beberapa tokoh mulai dari akademisi, sejarawan, juga tokoh masyarakat yang bersama-sama mendiskusikan usulan-usulan dari daerah itu. Setelah itu, kami akan lanjutkan ke Dewan Gelar,” kata Mensos.
Sebelumnya, pada Minggu malam, 20 April 2025, Mensos menegaskan bahwa pihaknya akan memperhatikan pandangan masyarakat terkait penolakan terhadap usulan Presiden Ke-2 RI Soeharto sebagai Pahlawan Nasional.
“Ya tentu kami semua dengar ya. Ini bagian dari proses. Semua kami dengar, kami ikuti,” ujarnya.
Dia menegaskan bahwa setiap saran dari pendapat masyarakat akan diproses dan ditindaklanjuti dengan serius oleh Kementerian Sosial.
“Normatifnya juga kami lalui. Kalau kemudian ada kritik, ada saran, tentu kami dengarkan,” katanya.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
