KMP Batumandi Terbakar, DPR Minta Evaluasi Total Semua Kapal

Ntvnews.id, Jakarta - KMP Batumandi terbakar di dekat Pelabuhan Merak, Banten, Selasa, 20 Oktober 2026 sore. Kapal terbakar saat hendak bersandar.

Merespons kejadian itu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melakukan evaluasi total terhadap sistem pengawasan, penerbitan sertifikat keselamatan, hingga standar kelaikan kapal.

Menurut Anggota Komisi V DPR RI, Aprozi Alam, insiden tersebut harus menjadi momentum bagi Kemenhub untuk membenahi sistem keselamatan pelayaran secara menyeluruh.

"Jangan sampai sertifikat keselamatan hanya menjadi tumpukan dokumen administratif, sementara kondisi teknis kapal dan kesiapan fasilitas keselamatannya tidak diawasi secara optimal," ujar Aprozi, Rabu, 21 Oktober 2026.

Aprozi meminta Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas penerbitan sertifikat keselamatan kapal, termasuk kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP).

Baca Juga: KMP Batu Mandi Kebakaran di Tengah Laut, Penumpang Dievakuasi

"Kami meminta Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut meninjau ulang efektivitas penerbitan sertifikat keselamatan kapal sesuai SOP. Jangan sampai dokumen keselamatan hanya menjadi formalitas, tetapi tidak mencerminkan kondisi kapal yang sebenarnya," jelasnya.

Ia mengatakan, izin berlayar harus menjadi hasil pemeriksaan kelaikan yang ketat, bukan sekadar rutinitas birokrasi.

Dirinya meminta pelaksanaan ramp check atau pemeriksaan kelaikan kapal dilakukan secara menyeluruh sebelum armada diizinkan beroperasi. Pemeriksaan, kata Aprozi, harus mencakup kondisi mesin, kelayakan teknis kapal, serta ketersediaan dan fungsi seluruh perangkat keselamatan.

"Komisi V ingin ramp check seluruh kapal diselenggarakan sebaik-baiknya. Pemberian izin berlayar wajib didahului uji kelaikan. Pemeriksaan mencakup banyak poin, termasuk ketersediaan seluruh alat keselamatan seperti pelampung dan fasilitas pendukung lainnya," papar dia.

Dirinya mengingatkan, keselamatan penumpang dan awak kapal tidak boleh dipertaruhkan akibat lemahnya pengawasan ataupun kompromi terhadap standar keselamatan. Atas itu, seluruh prosedur wajib dijalankan secara disiplin, ketat, dan bertanggung jawab.

Dia turut mendesak Kemenhub memperkuat pengawasan terhadap kondisi teknis armada, sistem pencegahan dan penanganan kebakaran di kamar mesin, serta pemeriksaan muatan kendaraan yang diangkut kapal penyeberangan.

Menurut Aprozi, pengawasan tak boleh berhenti pada pemeriksaan dokumen menjelang keberangkatan. Pemeriksaan harus memastikan seluruh komponen kapal benar-benar laik dan mampu beroperasi dengan aman.

"Keselamatan pelayaran tidak boleh hanya bagus di atas kertas. Semua standar harus benar-benar diterapkan di lapangan. Jangan menunggu terjadi kecelakaan baru dilakukan evaluasi," kata dia.

Ia ingin insiden KMP Batumandi ditindaklanjuti melalui evaluasi menyeluruh agar penyebab kejadian dapat diketahui dan langkah pencegahan dapat diperkuat. Penanganan insiden juga harus menjadi bagian dari upaya memastikan pelayanan penyeberangan berjalan aman bagi masyarakat.

Baca Juga: Bentrok di Atas Kapal, Dua ABK Asal Sukabumi Tewas Mengenaskan