GESTUR: Prabowo-Gibran Lanjut 2029? Djayadi Hanan Ungkap Sejarah Wapres RI Selalu Berganti di Periode Kedua

Ntvnews.id, Jakarta - Wacana keberlanjutan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menuju Pilpres 2029 mendapat sorotan kritis dari Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia, Djayadi Hanan. Tampil dalam program GESTUR di Nusantara TV, Djayadi menilai bahwa secara historis, posisi wakil presiden di Indonesia pada periode kedua selalu mengalami perubahan.

Djayadi mengungkapkan bahwa jika merujuk pada rekam jejak dua presiden Indonesia terdahulu yang menjabat dua periode di era reformasi—yakni Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo (Jokowi)—keduanya tidak pernah mempertahankan wakil presiden yang sama di periode kedua.

"Kalau kita lihat sejarah, Pak SBY wapres di periode pertama Pak Jusuf Kalla, wapres periode kedua Pak Boediono. Pak Jokowi wapres di periode pertama Jusuf Kalla, periode kedua Ma'ruf Amin. Jadi sejarah kita dua presiden itu wapresnya selalu beda tiap periode," ujar Djayadi Hanan dalam program GESTUR, Kamis (15/10) yang dipandu Host Naila Husna.

Selain faktor sejarah, Djayadi memaparkan kalkulasi politik lain yang membuat peluang pencalonan kembali pasangan Prabowo-Gibran semakin dinamis.

Salah satu poin krusial adalah dorongan dan kepentingan dari partai-partai politik anggota koalisi pendukung pemerintah.

Menurut Djayadi, partai-partai koalisi memiliki aspirasi untuk mendorong kader internal mereka sendiri menjadi calon wakil presiden pendamping Prabowo di 2029.

Baca juga: Isu Ijazah, Gibran Wapres Lagi 2029? Sobary Ungkap Catatan Kelam Dirty Vote

Di sisi lain, Gibran saat ini tidak memegang kendali atau menjadi basis utama partai politik di antara koalisi tersebut.

"Pertanyaannya, apakah partai-partai yang menjadi pendukung Pak Prabowo sekarang rela kalau misalnya Gibran nyalon lagi sebagai pendamping Pak Prabowo? Apakah pimpinan-pimpinan partai itu tidak ingin mendampingi Pak Prabowo? Sementara Mas Gibran kan tidak punya partai di antara partai koalisi itu," tutur Djayadi.

Djayadi juga mengingatkan bahwa persiapan menuju 2029 pada hakikatnya sudah dimulai sejak pemerintahan berjalan, sebab bagi seorang petahana, proses menjalankan pemerintahan (governing) secara otomatis merupakan bagian dari kampanye (campaigning).

Karena itu, tren kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah di bidang ekonomi, hukum, dan politik akan menjadi faktor penentu utama persepsi pemilih ke depan.

"Begitu seseorang menang pemilu maka dia governing. Kalau dia governing itu juga sekaligus campaigning. Jadi seorang incumbent itu governing adalah campaigning," pungkasnya.