Survei SMRC: Publik Tidak Puas dengan Kondisi Ekonomi dan Penegakan Hukum Era Prabowo

Ntvnews.id, Jakarta - Dalam dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto, kepuasan publik pada pelaksanaan demokrasi jatuh dari 74 persen pada Februari 2024 menjadi hanya 40 persen pada Oktober 2026. Demikian temuan survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC).

Survei terakhir dilakukan pada 1-10 Oktober 2026. Hasil survei ini disampaikan pendiri SMRC Professor Saiful Mujani dalam program Bedah Politik SMRC TV, 14 Oktober 2026.

Saiful Mujani menjelaskan bahwa sejak pelantikan presiden hasil pemilihan presiden secara langsung (Susilo Bambang Yudhoyono pada Oktober 2004), kepuasan publik pada pelaksanaan demokrasi pada dua tahun presiden prabowo adalah yang terendah.

"Ketidakpuasan ini berhubungan dengan menurunnya kepuasan pada kinerja presiden, dengan kondisi sosial-ekonomi, politik, dan penegakan hukum yang secara umum dinilai negatif oleh publik," jelas guru besar Ilmu Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta itu, dalam keterangannya, Rabu, 14 Oktober 2026.

Populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berusia 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan.

Populasi dibagi menjadi dua kelompok (subpopulasi). Pada subpopulasi pemilik handphone, sampel sebanyak 1013 orang dipilih secara acak dengan metode double sampling dan responden diwawancara lewat telepon.

Sementara pada subpopulasi yang tidak punya handphone, sampel sebanyak 200 orang dipilih secara acak dengan metode stratified multistage random sampling dan responden diwawancara secara tatap muka. Total sampel yang diwawancara sebanyak 1213 responden.

"Margin of error survei diperkirakan +/- 2.9% pada tingkat kepercayaan 95%, asumsi simple random sampling," tandasnya.