Ilustrasi - Sejumlah warga mengatre untuk mendapatkan bantuan air bersi yang didistribusikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Tangerang, Banten, pada Selasa (28/7/2026) (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta -Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, mencatat dampak kekeringan yang memicu krisis air bersih kini meluas ke 12 kecamatan. Hingga saat ini, sebanyak 8.135 kepala keluarga (KK) dilaporkan terdampak.
Kepala BPBD Kabupaten Tangerang Achmad Taufik mengatakan data tersebut dihimpun berdasarkan laporan yang diterima dari wilayah terdampak.
"Total ada 12 wilayah kecamatan dengan total jumlah yang terdampak kurang lebih 8.135 KK, ini berdasarkan laporan yang diterima," kata Achmad Taufik di Tangerang, Kamis 30 juli 2026.
Menurut Taufik, dampak kekeringan tersebut mencakup 41 titik yang tersebar di 31 desa dan kelurahan di Kabupaten Tangerang.
Baca juga:Kepala BRIN Dorong Inovasi Teknologi untuk Hadapi Krisis Air dan Energi
"Dari 31 desa itu ada 41 titik lokasi. Jadi satu desa ada yang dua, ada yang empat, ada yang satu begitu," ucapnya.
Ia merinci, wilayah yang terdampak meliputi Kecamatan Legok, Tigaraksa, Panongan, Rajeg, Kronjo, Curug, Kelapa Dua, Cikupa, Sukadiri, Balaraja, Mekar Baru, dan Pagedangan.
Seiring meluasnya dampak kekeringan, BPBD tengah menyiapkan penetapan status siaga bencana kekeringan. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat koordinasi penanganan sekaligus membuka peluang keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta.
Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Tangerang terus berkoordinasi dengan Perumdam Tirta Kerta Raharja, Dinas Perumahan dan Permukiman, serta Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Tangerang dalam mendistribusikan bantuan air bersih ke wilayah terdampak.
"Sampai sementara ini kita membantu terus untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, tapi melihat ini kondisi hujan belum turun, pasti kami mencari terobosan," tuturnya.
Baca juga:Prabowo Instruksikan Daerah Siaga Hadapi El Nino, AHY: Fokus pada Air Bersih dan Karhutla
BPBD juga terus memantau perkembangan cuaca bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Apabila kondisi kekeringan semakin meluas dan kondisi atmosfer mendukung, pemerintah membuka kemungkinan mengusulkan operasi modifikasi cuaca sebagai salah satu upaya mitigasi.
"Kita belum arah ke sana. Namun, nanti kita akan buatkan dulu status siaga bencana dalam penanganan kedaruratan kekeringan ini," kata dia.
( Sumber:Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
