Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menghadiri apel siaga bencana di Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan Kementerian PU, Bandung, Jawa Barat, Selasa, 4 November 2025. ANTARA/Maria Cicilia Galuh. (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo membatalkan rencana perjalanan dinas ke New York, Amerika Serikat, yang dijadwalkan berlangsung pada 13-19 Juli mendatang. Dody menegaskan fokus utama Kementerian PU saat ini adalah memastikan percepatan pemulihan infrastruktur yang terdampak bencana di Sumatera, agar aktivitas masyarakat dapat kembali normal.
Hal itu ia ungkap saat meninjau Jembatan Enang-Enang di Bener Meriah, Aceh yang diperbaiki warga, Rabu, 8 Juli 2026.
“Enggak. Enggak jadi. Kan lebih penting di sini gua. lebih penting ke Enang-Enang daripada ke Amerika," ujarnya.
"Batal, batal. Kalau ke Amerika batal, karena lebih mementingkan ke Enang-enang kemudian ke Agam,” tambahnya.
Sebelumnya, rencana kunjungan kerja Menteri PU sempat menjadi sorotan setelah beredarnya potongan surat dinas yang memuat nama anggota keluarga Menteri PU.
Kementerian PU menegaskan keberangkatan istri dan anak Dody Hanggodo ke AS tidak menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Sekretaris Jenderal Kementerian PU, Apri Artoto menjelaskan, surat yang beredar bukan merupakan dokumen pembiayaan perjalanan, melainkan dokumen administrasi yang digunakan dalam proses pengurusan visa melalui Kementerian Luar Negeri.
Ia pun menegaskan, seluruh biaya perjalanan ditanggung secara pribadi tanpa menggunakan uang negara.
"Perlu saya tegaskan di sini, untuk pembiayaan terhadap keluarga, itu tidak akan menggunakan dana APBN. Kalau memang terjadi ada pemberangkatan dari anggota keluarga, pembiayaan akan menggunakan dana pribadi," ucap Apri di Jakarta, Selasa, 7 Juli 2026.
Menurut Apri, nama Irma Hermawati dan Aurellia Tsabitha Meidirama dimasukkan ke dalam surat tersebut semata-mata untuk kepentingan administrasi pengajuan visa.
"Terkait di dalam list itu ada anggota keluarga, itu memang di dalam komunikasi kami dengan Kementerian Luar Negeri dalam rangka pengurusan visa, itu sebaiknya memang dijadikan di dalam satu daftar," lanjutnya.
Apri juga menjawab sorotan mengenai penggunaan paspor diplomatik oleh Irma Hermawati.
Menurutnya, aturan memperbolehkan pasangan pejabat negara yang menjalankan tugas kedinasan untuk menggunakan paspor diplomatik sebagai pendamping.
"Secara aturan spouse dari pejabat yang dinas itu boleh menggunakan paspor diplomatik mengikuti suami," jelasnya.
Ia pun kembali menegaskan penggunaan paspor diplomatik tidak berkaitan dengan pembiayaan perjalanan dinas.
Ia memastikan tidak ada dana yang bersumber dari APBN maupun pajak masyarakat yang digunakan untuk membiayai keberangkatan anggota keluarga Menteri PU.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
