Ntvnews.id , Jakarta - Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI membantah anggapan bahwa program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) bagi calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih menerapkan pola pendidikan militer yang bersifat memaksa.
Kemhan juga menegaskan, seluruh peserta mengikuti program secara sukarela dan lima peserta yang meninggal dunia wafat akibat medis, bukan karena tindakan kekerasan atau perpeloncoan.
Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemhan, Mayjen TNI Ketut Gede Wetan Pastia, dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Sabtu, 27 Juni 2026.
Menurut Ketut, pelatihan bela negara yang diberikan kepada peserta SPPI telah dirancang khusus untuk masyarakat sipil dan tidak disamakan dengan pendidikan militer bagi prajurit TNI.
Baca Juga: Ini Daftar 5 Korban Calon Manajer Kopdes Meninggal dan Penyebabnya
Mayjen TNI Ketut Gede Wetan Pastia (Ntvnews.id/Adiansyah)
Mayjen Ketut menjelaskan bahwa sejak proses rekrutmen, seluruh peserta telah mengetahui adanya tahapan pembentukan karakter melalui pelatihan bela negara sebagai bagian dari program kurikulum. Oleh karena itu, ia menepis anggapan bahwa peserta mengikuti kegiatan tersebut karena adanya unsur paksaan.
“Perlu kami sampaikan pula bahwa peserta SPPI yang mengikuti program ini bukan karena paksaan. Sejak proses rekrutmen dan seleksi, para peserta telah mengetahui bahwa salah satu tahapan pembentukan karakter melalui lintas Bela Negara dan manajerial,” ucapnya.
Ia menambahkan, tujuan utama pelatihan adalah membentuk karakter, kedisiplinan, kepemimpinan, serta kemampuan manajerial yang dibutuhkan dalam mengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Kemhan juga menegaskan bahwa program SPPI tidak bertujuan mencetak anggota militer maupun prajurit tempur. Ketut mengatakan seluruh peserta tetap berstatus sebagai masyarakat sipil yang dipersiapkan menjadi calon manajer koperasi desa dan kampung nelayan Merah Putih.
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemhan, Mayjen TNI Ketut Gede Wetan Pastia (NTVNews.id/Adiansyah)