Prabowo: Ulama dan Umara Harus Bersatu Menjaga Kepentingan Rakyat dan Bangsa

Ntvnews.id, Bangkalan - Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya persatuan antara ulama dan umara dalam menjaga kepentingan rakyat serta memperkuat pembangunan bangsa. Hal tersebut disampaikan Kepala Negara saat menghadiri Penutupan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama (NU) 2026 yang diselenggarakan di Institut Agama Islam (IAI) Syaichona Mohammad Cholil, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, pada Selasa, 23 Juni 2026.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa Nahdlatul Ulama merupakan organisasi yang berisi para kiai dan ulama yang memiliki kedekatan kuat dengan masyarakat, terutama masyarakat pedesaan. Menurut Presiden Prabowo, para ulama memahami secara langsung berbagai persoalan dan kondisi yang dihadapi rakyat sehari-hari.

“Para kiai dan para ulama adalah menurut saya tokoh-tokoh yang paling dekat dengan rakyat. Paling dekat apalagi dengan rakyat di pedesaan. Karena itu, para kiai, para ulama paham, mengerti apa yang dirasakan rakyat. Para kiai dan para ulama merasakan apa yang dirasakan rakyat paling bawah,” ujar Presiden Prabowo.

Selain itu, Kepala Negara menilai bahwa kedekatan tersebut menjadi modal penting dalam membangun sinergi antara ulama, pemerintah, aparat keamanan, dan seluruh elemen bangsa. Presiden Prabowo menegaskan bahwa seluruh komponen tersebut pada hakikatnya berasal dari rakyat dan memiliki tanggung jawab yang sama untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat.

“Karena itu, ada suatu perkembangan alamiah. Karena tentara, pejuang, polisi, dan aparat juga berasal dari rakyat. Karena itu, ulama, pemerintahan, tentara, kepolisian, sesungguhnya paham dan mengerti perasaan rakyat,” imbuh Kepala Negara.

“Itu namanya, ulama sama umara bersatu untuk negara dan bangsa. Saudara-saudara sekalian, sesungguhnya kita mengerti apa yang dirasakan rakyat kita,” lanjut Presiden Prabowo.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Negara juga mengingatkan kembali amanat yang diemban sejak dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia pada 20 Oktober 2024. Presiden Prabowo menegaskan bahwa sumpah jabatan yang diucapkannya merupakan komitmen untuk menjalankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta menjaga kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia.

Baca Juga: Prabowo Kritik Ketimpangan Ekonomi, Soroti Sistem yang Keliru

“Saya disumpah, saya harus menjalankan dan kita tidak perlu pura-pura, kita tidak perlu bicara manis-manis karena itu memang sering bangsa Indonesia suka bicara yang manis-manis di depan. Kita kadang-kadang tidak mau bicara apa adanya, tapi saya kira sudah saatnya kita bicara apa adanya,” ujar Kepala Negara.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo mengatakan banyak terjadi penyimpangan yang menyebabkan kekayaan negara tidak sepenuhnya dinikmati oleh rakyat. Bahkan, sebagian besar kekayaan bangsa mengalir ke luar negeri dan tidak memberikan manfaat optimal bagi pembangunan nasional.

“Jadi kesulitan yang kita alami sekarang, kita harus berani menghadapi, kita harus berani menghadapi kenyataan,” imbuh Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo mengaku terkejut dan prihatin setelah melihat besarnya potensi kekayaan negara yang hilang selama ini. Meski demikian, Kepala Negara menegaskan bahwa upaya perbaikan yang dilakukan pemerintah bukanlah untuk mencari kesalahan pihak tertentu, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab bersama untuk memperbaiki keadaan.

“Ini bukan kita cari kesalahan, kita anggaplah ini suatu kelalaian kita bersama. Tapi saya disumpah untuk menjaga kepentingan bangsa dan rakyat. Karena itu saya harus melaksanakan yang terbaik yang bisa saya laksanakan, supaya saya tidak ingkar sumpah saya kepada bangsa dan rakyat,” pungkas Kepala Negara.

Kehadiran Presiden Prabowo pada Penutupan Munas dan Konbes NU 2026 menjadi penegasan bahwa sinergi antara ulama dan umara merupakan fondasi penting dalam menjaga persatuan nasional, mengawal keadilan sosial, serta memastikan kekayaan dan pembangunan Indonesia benar-benar menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.