AHY: ASN Lulusan IPDN Harus Adaptif Hadapi Dinamika Sosial dan Politik

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan pentingnya penguatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) sejak masa pendidikan agar mampu beradaptasi dengan dinamika sosial dan politik yang terus berkembang di Indonesia.

Saat memberikan kuliah umum di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Sumedang, Kamis, 18 Juni 2026, AHY menyampaikan bahwa ASN di masa depan dituntut tidak hanya menguasai aspek teknis pemerintahan, tetapi juga memahami tantangan pembangunan yang semakin kompleks.

“ASN ke depan tidak cukup hanya kuat secara teknokrasi, tetapi juga harus mampu membaca konteks sosial dan politik agar kebijakan yang diambil tepat sasaran,” katanya usai kuliah umum di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor.

Menurut AHY, kemampuan memahami dinamika politik tidak berarti ASN harus berpihak pada kepentingan tertentu. Pemahaman tersebut justru diperlukan untuk memperkuat analisis dalam penyusunan kebijakan publik tanpa meninggalkan prinsip netralitas birokrasi.

Ia menilai hal tersebut penting agar para ASN mampu menyesuaikan diri dengan berbagai tantangan pembangunan, termasuk mengatasi kesenjangan antarwilayah serta mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia.

“Pemahaman politik bukan untuk berpihak, tetapi agar kebijakan lebih tepat dan sesuai kondisi lapangan karena kita ingin para praja nanti mampu menempatkan diri dengan tepat di berbagai daerah yang memiliki karakteristik berbeda,” ujarnya.

AHY juga menekankan bahwa pengalaman lapangan yang diperoleh para praja selama menempuh pendidikan di IPDN akan menjadi modal penting ketika mereka nantinya bertugas di daerah.

Menurut dia, beragam persoalan yang dihadapi pemerintah daerah membutuhkan ASN yang mampu menghubungkan kebijakan pemerintah pusat dengan kebutuhan riil masyarakat.

“Dengan pengalaman itu, mereka akan lebih siap menghadapi realitas pemerintahan yang sesungguhnya,” katanya.

Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan para praja IPDN perlu memiliki kemampuan memahami dinamika politik secara arif tanpa mengesampingkan profesionalisme sebagai aparatur negara.

“Menko menitipkan agar praja ini bisa cukup mampu untuk menempatkan diri dalam situasi politik, cukup bijak dan bisa memahami dinamika yang ada tanpa melepaskan tanggung jawab terhadap apa yang menjadi kewajiban," jelasnya.

Bima menambahkan bahwa kemampuan tersebut menjadi bekal penting karena lulusan IPDN pada akhirnya akan memegang peran strategis sebagai pemimpin di daerah dan terlibat langsung dalam proses pengambilan kebijakan publik.

"Jadi saya kira ke depan memang para praja ini di samping memiliki kompetensi juga memiliki kemampuan untuk bisa memahami dan menempatkan diri dalam konteks politik," tambahnya.

Ia berharap penguatan kompetensi serta kemampuan beradaptasi terhadap dinamika sosial dan politik dapat melahirkan ASN yang tidak hanya unggul secara teknis, tetapi juga memiliki kepekaan terhadap kebutuhan masyarakat serta mampu menghasilkan kebijakan yang responsif dan berkeadilan di berbagai daerah di Indonesia.

(Sumber: Antara)