BGN Tegaskan Tuduhan Pembagian Dana MBG kepada Presiden adalah Hoaks

Ntvnews.id, Jakarta - Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan narasi yang beredar di media sosial dan berbagai platform digital yang mengatasnamakan Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang terkait pernyataan mengenai mantan Kepala BGN Dadan Hindayana serta tuduhan adanya pembagian keuntungan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada Presiden merupakan informasi palsu atau hoaks.

BGN memastikan pernyataan sebagaimana yang beredar tersebut tidak pernah disampaikan oleh Kepala BGN maupun pihak resmi lembaga.

Informasi itu dinilai sebagai bentuk disinformasi yang berpotensi menyesatkan masyarakat dan menimbulkan kegaduhan di ruang publik.

"Saya menegaskan bahwa narasi yang beredar tersebut tidak benar. Saya tidak pernah menyampaikan pernyataan sebagaimana yang dicantumkan dalam pesan yang beredar di media sosial maupun aplikasi percakapan," ujar Kepala BGN, Nanik S. Deyang di Jakarta, Sabtu (13/6/2026).

Menurut Nanik, pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab kerap mencatut nama pejabat publik untuk membangun narasi yang provokatif dan memancing reaksi masyarakat.

Karena itu, masyarakat diimbau untuk lebih cermat dalam menerima maupun menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi.

Baca Juga: Di Seminar Nasional Gekira 2026, Dok Mo: MBG Jawaban Masalah Gizi Nasional

"Masyarakat perlu memastikan kebenaran informasi melalui sumber resmi. Jangan mudah mempercayai ataupun menyebarkan informasi yang tidak jelas asal-usulnya karena dapat menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat," kata Nanik.

BGN menegaskan, seluruh pernyataan resmi lembaga hanya disampaikan melalui kanal komunikasi resmi, baik melalui keterangan pers, situs resmi, maupun akun media sosial yang telah terverifikasi.

Informasi yang beredar di luar saluran resmi tersebut tidak dapat dijadikan rujukan yang sah.

Lebih lanjut, BGN mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga ruang digital yang sehat dengan mengedepankan fakta dan tidak terpengaruh oleh konten yang bersifat manipulatif, provokatif, atau mengandung unsur fitnah.

"Kami mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam bermedia digital serta mengedepankan verifikasi informasi. BGN akan terus fokus menjalankan tugas dan program pelayanan kepada masyarakat sesuai amanat yang diberikan pemerintah," tukas Nanik.