Ntvnews.id, Jakarta - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Taruna Ikrar, menegaskan pentingnya penguatan kolaborasi dan peran strategis apoteker dalam menjaga keamanan masyarakat yang semakin aktif melakukan swamedikasi atau self-care sebagai bagian dari transformasi sistem kesehatan.
Menurut Taruna, praktik swamedikasi telah menjadi pilihan utama masyarakat Indonesia dalam menangani keluhan kesehatan ringan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025, sebanyak 78,43 persen masyarakat Indonesia melakukan swamedikasi sebelum mencari layanan kesehatan formal.
"Di Indonesia, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025, sebanyak 78,43 persen masyarakat melakukan swamedikasi," kata Taruna Ikrar di Jakarta, Senin, 8 Juni 2026.
Ia menjelaskan bahwa apoteker memiliki posisi yang sangat penting dalam memastikan penggunaan obat yang aman, bermutu, dan rasional. Selain bertanggung jawab terhadap pengelolaan serta distribusi obat sesuai standar, apoteker juga berperan sebagai jembatan antara ilmu pengetahuan, regulasi, pelayanan kesehatan, dan kebutuhan masyarakat.
Taruna mengidentifikasi tiga tantangan utama yang akan dihadapi profesi apoteker pada masa mendatang. Tantangan pertama adalah menjaga profesionalisme melalui peningkatan kompetensi secara berkelanjutan seiring perkembangan ilmu kefarmasian yang semakin cepat.
Tantangan kedua berkaitan dengan tingginya angka swamedikasi di masyarakat. Kondisi tersebut menuntut apoteker untuk lebih aktif memberikan edukasi kesehatan dan mendampingi masyarakat agar mampu menggunakan obat secara tepat dan bertanggung jawab.
Baca Juga: BPOM Temukan 2 Juta Lebih Kosmetik Ilegal Asal China, Nilainya Capai Rp27,6 Miliar
Sementara itu, tantangan ketiga muncul dari perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI), yang berpotensi mempercepat penyebaran informasi kesehatan yang tidak akurat maupun menyesatkan.
"Tantangan ketiga adalah perkembangan teknologi digital dan Artificial Intelligence (AI), yang semakin meningkatkan risiko penyebaran informasi yang tidak benar atau menyesatkan terkait kesehatan dan penggunaan obat," kata Taruna Ikrar.
Menurutnya, apoteker yang kompeten dan berintegritas merupakan aset penting dalam memperkuat sistem kesehatan nasional. Karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang kefarmasian harus menjadi investasi jangka panjang untuk mendukung ketahanan kesehatan bangsa.
Taruna menambahkan bahwa penguatan peran apoteker perlu didukung melalui regulasi yang adaptif, kerja sama lintas sektor, serta keterlibatan aktif tenaga kefarmasian dalam berbagai program kesehatan masyarakat. Regulasi yang kuat dinilai penting untuk melindungi masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional, penyalahgunaan obat, peredaran produk ilegal, hingga maraknya misinformasi kesehatan di ruang digital.
Baca Juga: BPOM Pantau 263 Ribu Tautan Penjual Kosmetik Ilegal di Platform Digital
Selain itu, peningkatan literasi kesehatan masyarakat juga menjadi faktor penting dalam membangun budaya swamedikasi yang cerdas dan bertanggung jawab. Untuk mendukung tujuan tersebut, BPOM terus memperluas Program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) dengan melibatkan organisasi profesi serta tenaga kesehatan, termasuk para apoteker.
“Melalui kolaborasi, kita membangun sistem self-care yang aman dan bertanggung jawab dengan dukungan rantai distribusi yang andal, sistem pengawasan yang efektif, dan ketersediaan informasi yang terpercaya,” kata Taruna Ikrar.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam ajang SwipeRx Indonesian Pharmacy Expo & Conference 2026 yang dihadiri lebih dari 1.500 apoteker, sarjana farmasi, dan tenaga vokasi kefarmasian dari berbagai wilayah Indonesia.
(Sumber: Antara)
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar. ANTARA/HO - BPOM (Antara)