Minta Pengawasan Ketat SPPG dan MBG, Prabowo: Kalau Tidak Sesuai, Lapor Segera

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 20 Mei 2026, 13:26
thumbnail-author
Deddy Setiawan
Penulis
thumbnail-author
Siti Ruqoyah
Editor
Bagikan
Presiden Prabowo  Sampaikan Kerangka Ekonomi Makro Presiden Prabowo Sampaikan Kerangka Ekonomi Makro (Youtube TVR Parlemen)

Ntvnews.id, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto meminta para pejabat di berbagai tingkatan untuk melakukan pengecekan langsung terhadap kualitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Ia menegaskan bahwa pemerintah akan mengambil langkah tegas apabila ditemukan SPPG yang tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam Rapat Paripurna DPR terkait Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) serta Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) untuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027.

"Saya sudah minta para pejabat dan saya persilakan anggota DPR, Bupati, di mana-mana silakan periksa. Kalau ada yang tidak sesuai, lapor segera. Kita akan tindak segera," ujar Prabowo di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD-RI, Jakarta, Rabu, 20 Mei 2026.

Prabowo mengakui bahwa pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih memiliki sejumlah kekurangan. Ia menyebut pemerintah telah menutup sekitar 3.000 dapur MBG yang tidak memenuhi standar operasional.

"Kita tidak akan mengizinkan masalah yang segini penting untuk diurus secara tidak benar," jelas Kepala Negara.

Baca Juga: Prabowo: Danantara Percepat Pembiayaan Industrialisasi Nasional

Lebih lanjut, Prabowo menjelaskan bahwa program MBG saat ini telah menjangkau 62,4 juta penerima setiap harinya, termasuk peserta didik di sekolah, 6,3 juta balita, 2 juta ibu menyusui, serta 860 ribu ibu hamil.

Ia juga menyampaikan rencana perluasan program tersebut kepada 500 ribu lansia yang hidup sendiri dan membutuhkan bantuan, sebagai bagian dari amanat undang-undang untuk melindungi kelompok rentan.

"Kita akan memberi MBG ke 500 ribu lansia yang tinggal sendiri yang hidup sebatang kara dan membutuhkan MBG. Itu amanat UU bahwa kaum miskin harus diurus negara," tambahnya.

Ketua Umum DPP APPMBGI, Abdul Rivai Ras (tiga dari kanan) meninjau Dapur MBG Unhas, Minggu, 3 Mei 2026. <b>(APPMBGI)</b> Ketua Umum DPP APPMBGI, Abdul Rivai Ras (tiga dari kanan) meninjau Dapur MBG Unhas, Minggu, 3 Mei 2026. (APPMBGI)

Sejak 6 Januari 2025, total distribusi MBG telah mencapai 8,3 miliar porsi. Program ini juga disebut mendorong perputaran ekonomi di desa melalui operasional dapur yang memberikan dampak finansial signifikan.

Selain itu, MBG disebut telah menciptakan sekitar 1,2 juta lapangan kerja baru di berbagai dapur yang tersebar di seluruh wilayah.

"MBG Saja kita sudah buka 1,2 juta lapangan kerja baru di dapur-dapur," tuturnya.

x|close