Myanmar Keluhkan Sikap ASEAN yang Kucilkan Negaranya

Ntvnews.id, Naypyidaw - Myanmar menyampaikan keluhan terhadap sikap Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), dengan menyatakan bahwa mereka merasa dipinggirkan oleh organisasi kawasan tersebut.

Dilansir dari AFP, Selasa, 12 Mei 2026, keluhan itu muncul setelah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN pekan lalu yang disebut kembali tidak melibatkan kepemimpinan Myanmar pascakudeta.

ASEAN yang beranggotakan 11 negara memang telah menangguhkan partisipasi Myanmar dalam KTT sejak militer menggulingkan pemerintahan sipil Aung San Suu Kyi pada 2021 dan menahannya, yang kemudian memicu konflik berkepanjangan di negara tersebut.

Setelah lima tahun dipimpin junta militer, Myanmar menggelar pemilu terbatas yang mengecualikan partai Suu Kyi pada bulan lalu. Hasilnya, pemimpin militer Min Aung Hlaing kemudian mengambil posisi sebagai presiden sipil setelah mengundurkan diri dari jabatan panglima militer.

Pada KTT ASEAN di Filipina, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. menilai belum ada kemajuan berarti di Myanmar.

Namun Kementerian Luar Negeri Myanmar membantah pandangan tersebut. Mereka menyebut ada perkembangan positif yang bahkan telah diakui sebagian negara anggota ASEAN.

"Perkembangan positif yang terjadi di Myanmar telah diakui dengan baik oleh sebagian besar negara anggota ASEAN. Namun, terlihat bahwa beberapa negara anggota terus mempertahankan pembatasan, tindakan diskriminatif, dan pengecualian pemerintah Myanmar dari perwakilan yang setara," sebut Kementerian Luar Negeri Myanmar.

Dalam forum yang sama, Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad Hasan menyatakan Myanmar belum layak kembali ke meja perundingan karena situasi kekerasan masih berlangsung. Sejumlah negara seperti Indonesia dan Singapura disebut memiliki pandangan serupa.

Myanmar menilai keterlibatan ASEAN terhadap pemerintahan barunya tidak konstruktif dan mengabaikan kehendak rakyat. Mereka juga menegaskan bahwa rakyat Myanmar telah menjalankan "hak-hak demokrasi mereka".

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri sesi Retreat dalam rangka Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-48 ASEAN (Sekretariat Presiden)

"Selama lima tahun terakhir, meskipun menghadapi perlakuan tidak adil yang timbul dari posisi beberapa negara anggota ASEAN, Myanmar telah bersabar," ujar Kementerian Luar Negeri Myanmar.

Meski tidak menyebut negara tertentu, Myanmar menuduh ada anggota ASEAN yang mencampuri urusan dalam negeri mereka melalui tekanan dan kritik. Para pengamat menilai konsensus ASEAN terkait Myanmar kini melemah akibat minimnya kemajuan rencana perdamaian kawasan.

Beberapa negara seperti Thailand bahkan sempat mengucapkan selamat kepada Min Aung Hlaing saat ia dilantik sebagai presiden, sementara negara lain bersikap lebih berhati-hati terhadap proses tersebut.

Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan bahwa isu Myanmar juga dibahas dalam forum KTT ASEAN di Cebu, Filipina, yang dihadiri Presiden Prabowo Subianto. Pembahasan menyoroti pemilu dan pembentukan pemerintahan baru.

Sugiono menegaskan Indonesia mendorong agar proses politik di Myanmar berlangsung inklusif dan membawa perdamaian.

Indonesia juga tetap berpegang pada five-point consensus ASEAN sebagai dasar penyelesaian konflik. Sejumlah negara menilai ada langkah positif dari pemerintahan baru Myanmar, termasuk pembebasan lebih dari 6.000 tahanan politik serta perubahan status tahanan Aung San Suu Kyi.

"Setelah pemilu ada beberapa gestur positif yang dinilai juga perlu diapresiasi yang dilakukan oleh pemerintah baru, yaitu di antaranya pembebasan, kalau angka yang disebut oleh pihak Myanmar sekitar 6.000 lebih tahanan politik, kemudian juga perubahan status tahanan dari Aung San Suu Kyi," ucapnya.

Sugiono menambahkan bahwa seluruh negara ASEAN sepakat untuk terus melibatkan Myanmar sebagai bagian dari keluarga besar kawasan demi mendorong perbaikan situasi di dalam negeri.