Pemerintah Terapkan B50 Mulai 1 Juli 2026 untuk Semua Sektor

Ntvnews.id

, Bandung Barat - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan kebijakan mandatori biodiesel 50 persen (B50) akan mulai diberlakukan secara serentak di seluruh sektor pada Selasa, 1 Juli 2026.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, menjelaskan bahwa penerapan tersebut akan mencakup semua sektor tanpa pengecualian.

“Mulai (1 Juli), itu untuk semua sektor. Semua sektor tadi (pakai) B50,” ujarnya saat ditemui di Stasiun Blending dan Pengisian Bahan Bakar Uji Jalan B50 Lembang, Selasa, 21 April 2026.

Menurut Eniya, saat ini B50 masih dalam tahap uji jalan yang ditargetkan selesai pada Mei 2026, khususnya untuk sektor otomotif. Uji jalan tersebut telah dimulai sejak 9 Desember 2025 dengan melibatkan sembilan unit kendaraan.

Setelah tahap uji jalan selesai, Kementerian ESDM akan melanjutkan dengan pengecekan kondisi mesin untuk memastikan performa bahan bakar tersebut.

Baca Juga: B50 Berlaku 1 Juli 2026, Negara Bisa Hemat Subsidi hingga Rp48 Triliun

Seluruh rangkaian uji, termasuk evaluasi mesin, ditargetkan rampung pada Juni 2026.

Hasil sementara menunjukkan bahwa kualitas bahan bakar B50 telah memenuhi spesifikasi yang dipersyaratkan.

Selain di sektor otomotif, pengujian B50 juga dilakukan pada berbagai sektor lain, seperti alat mesin pertanian, alat berat pertambangan, transportasi laut, kereta api, hingga pembangkit listrik.

“Jadi, tidak ada yang B40 lagi (mulai 1 Juli). Infrastrukturnya malah kesusahan (kalau campur). Sehingga, mulainya serentak, ya, di semua sektor,” kata Eniya.

Dari sisi ekonomi, implementasi program biodiesel ini dinilai mampu meningkatkan nilai tambah minyak kelapa sawit (CPO) sekaligus menghemat devisa negara. Proyeksi penghematan pada 2026 diperkirakan mencapai Rp157,28 triliun, meningkat dari sebelumnya Rp140 triliun.

Baca Juga: TNI AL Andalkan Drone dan KSOT untuk Efisiensi BBM, Siapkan B50 bagi Kapal Perang

“Insya Allah sesuai dengan arahan, bisa berlaku 1 Juli,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, pada Selasa, 31 Maret 2026, menyampaikan bahwa kebijakan B50 akan mulai diterapkan pada 1 Juli 2026 guna menghemat subsidi hingga Rp48 triliun.

Ia juga menegaskan bahwa Pertamina telah siap untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut.

Selain itu, kebijakan B50 diperkirakan mampu mengurangi konsumsi bahan bakar minyak (BBM) fosil hingga 4 juta kiloliter per tahun.

(Sumber: Antara)