Menteri ESDM Bahlil Lahadalia segera eksekusi perintah Presiden Prabowo untuk mencabut izin tambang nakal yang melanggar kawasan hutan demi melindungi kepentingan rakyat. (Bakom)
Ntvnews.id , Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan telah menerima arahan langsung dari Presiden RI Prabowo Subianto untuk menindak izin usaha pertambangan (IUP) yang bermasalah, khususnya yang berada di kawasan hutan.
Arahan tersebut diterimanya usai menyerahkan hasil evaluasi terkait IUP bermasalah kepada Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis 16 April 2026.
"Saya sudah melaporkan dan InsyaAllah hasilnya juga baik dan sudah saya mendapatkan arahan teknis untuk segera melakukan eksekusi lebih lanjut," ujar Bahlil.
Baca Juga: Luhut Bantah Isu Tekanan Asing dalam Evaluasi IUP Tambang Emas Martabe
Presiden Prabowo Subianto mendapatkan laporan terkait hasil penataan izin usaha pertambangan (IUP) di kawasan hutan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam pertemuan di Istana Merdeka (Istimewa)
Menurutnya, hasil evaluasi tersebut diserahkan sesuai tenggat waktu yang ditetapkan, yakni satu pekan, sebagaimana arahan Prabowo dalam Rapat Kerja Pemerintah Anggota Kabinet Merah Putih pada 8 April lalu.
Ia melanjutkan bahwa penindakan terhadap IUP bermasalah menjadi perhatian serius pemerintah, mengingat aktivitas tersebut berada di kawasan yang seharusnya dilindungi, seperti hutan lindung, hutan konservasi, hingga cagar alam.
"Dan ada juga beberapa IUP lain dalam kawasan hutan," imbuh dia.
Sebelumnya, dalam rapat kerja pekan lalu, Prabowo mengatakan telah menerima laporan terkait ratusan IUP bermasalah di hutan lindung yang perlu ditertibkan.
Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki waktu untuk bersikap lunak terhadap izin tambang tersebut, termasuk yang melibatkan pihak-pihak dekat atau kelompok tertentu.
Baca Juga: Bahlil Ungkap IUP Tambang Emas Martabe Belum Dicabut, Sebut Masih Lakukan Kajian Mendalam
Sebab menurutnya, pencabutan izin ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam kembali berpihak kepada negara dan rakyat.
"Segera evaluasi. Kalau enggak jelas, cabut semua itu. Kita sudah enggak ada waktu untuk terlalu kasihan. Enggak ada kasihan sekarang. Kita hanya membela kepentingan nasional dan kepentingan rakyat," tegas Prabowo.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
