Telegram. (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Pendiri aplikasi perpesanan Telegram, Pavel Durov, dilaporkan tengah menjadi subjek penyelidikan pidana oleh otoritas Rusia. Ia diduga terlibat dalam aktivitas yang dikaitkan dengan bantuan terhadap kelompok teroris.
Mengutip laporan Engadget pada Selasa, 24 Februari 2026, sejumlah media pemerintah Rusia menuding Durov telah memungkinkan terjadinya serangan terhadap kepentingan Rusia serta menjadikan Telegram sebagai sarana intelijen bagi Ukraina dan negara-negara Barat. Dalam pemberitaan tersebut, Rusia menuding Telegram sebagai instrumen utama bagi "badan rahasia negara-negara NATO dan rezim Kyiv”.
Beberapa hari sebelum kabar penyelidikan mencuat, pemerintah Rusia diketahui memblokir akses Telegram di dalam negeri. Pemblokiran itu juga menyasar aplikasi perpesanan lain, yakni WhatsApp. Langkah tersebut dinilai sebagai bagian dari kebijakan yang mendorong masyarakat Rusia beralih ke aplikasi buatan dalam negeri yang tidak terenkripsi, yakni Max
Kebijakan pemblokiran tersebut memicu kritik, termasuk dari kalangan pro-Rusia. Mereka menilai langkah itu dapat mengganggu operasi militer di garis depan, mengingat tentara Rusia disebut menggunakan Telegram untuk berkomunikasi dan mengatur pergerakan pasukan.
Selain itu, otoritas di wilayah perbatasan Ukraina juga dilaporkan memanfaatkan Telegram untuk menyebarkan peringatan terkait serangan drone dan rudal kepada warga. Bahkan, juru bicara Presiden Rusia disebut memakai Telegram untuk berkomunikasi dengan media.
Media pemerintah Rossiiskaya Gazeta turut menuduh Telegram melakukan pelanggaran serius. Disebutkan bahwa Telegram disebut menyadap data lokasi, menjual informasi rahasia, serta mengintimidasi tentara dan keluarga mereka. Laporan itu mengutip informasi dari Dinas Keamanan Federal Rusia.
Hingga kini, Durov belum menyampaikan pernyataan terbaru mengenai penyelidikan tersebut. Namun, setelah pemblokiran Telegram diberlakukan, ia menyatakan keyakinannya bahwa pembatasan akses dilakukan untuk memaksa warga Rusia menggunakan aplikasi yang berada di bawah kendali negara dan dirancang untuk kepentingan pengawasan serta sensor politik.
Durov yang merupakan kelahiran Rusia juga dikenal sebagai salah satu pendiri jejaring sosial VK. Ia meninggalkan Rusia setelah menghadapi tekanan dari pemerintah untuk melepas kepemilikan sahamnya di perusahaan tersebut.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
