Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengenai skema pembayaran utang Kereta Cepat Indonesia-China atau Whoosh memakai APBN. (Ntvnews.id-Muslimin Trisyuliono)
Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengenai skema pembayaran utang Kereta Cepat Indonesia-China atau Whoosh memakai APBN.
Bendara Negara itu menegaskan dirinya masih menunggu petunjuk dari Presiden Prabowo Subianto terkait pembayaran utang Whoosh.
"Saya masih tunggu petunjuk lebih lanjut," ucap Purbaya, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu 18 Februari 2026.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan sumber pembayaran utang pembangunan Whoosh berasal dari APBN, dengan proses pembahasan yang masih dalam tahap finalisasi.
Baca juga: Danantara Targetkan Negosiasi Utang Kereta Cepat Whoosh Rampung Kuartal I 2026
Adapun negosiasi teknis dipimpin oleh CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani.
Dalam hal ini, Presiden Prabowo Subianto juga telah menginstruksikan jajaran menteri untuk mencari skema terbaik dalam menyelesaikan persoalan utang kereta cepat Jakarta–Bandung.
Termasuk perhitungan angka dan berbagai skenario penyelesaian yang paling optimal bagi pemerintah.
Sementara itu, Danantara Indonesia menargetkan proses negosiasi penyelesaian utang Whoosh dengan pihak China dapat dituntaskan pada kuartal I 2026.
Saat ini, Danantara masih berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto terkait jadwal keberangkatan ke China untuk menjalani proses perundingan tersebut.
“Nanti kita tunggu Pak Menko (ke China), tapi nggak usah khawatir. Insya Allah kuartal satu selesai (negosiasi KCIC),” ujar Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, saat diwawancarai di sela acara Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat, 13 Februari 2026.
Baca juga: Dirut KAI: Utang Kereta Cepat Whoosh Sudah Beres
Dony memastikan Danantara terus menjalin koordinasi dengan Kementerian Keuangan mengenai mekanisme penyelesaian utang Whoosh yang diperkirakan mencapai sekitar Rp1,2 triliun per tahun.
“Nanti, sedang didiskusikan dengan Kementerian Keuangan.Tapi, Insya Allah, mudah-mudahan, kan sudah selesai. Ya kan sudah disampaikan berkali-kali,” ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
