Pemerintah Pangkas Ekspor CPO 5,3 Juta Ton untuk Dukung Program Biodiesel B50

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa pemerintah berencana memangkas ekspor minyak sawit mentah (CPO) hingga 5,3 juta ton guna mendukung penerapan bahan bakar nabati (BBN) jenis biodiesel B50 yang akan diberlakukan pada tahun 2026 mendatang.

Dalam konferensi pers seusai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Kamis, 10 Oktober 2025, Amran menjelaskan bahwa pelaksanaan program mandatori B50 akan membutuhkan pasokan CPO dalam jumlah besar.

"Ekspor ini, nantinya kita tarik 5,3 juta ton, kemudian dijadikan biofuel, jadikan pengganti solar," katanya menjawab pertanyaan wartawan.

Menurut Amran, produksi minyak sawit mentah nasional mencapai 46 juta ton per tahun. Dari total tersebut, sekitar 20 juta ton digunakan untuk kebutuhan dalam negeri, sementara 26 juta ton sisanya diekspor ke berbagai negara.

Baca Juga: Prabowo Rapat Terbatas dengan Sejumlah Menteri, Bahas MBG hingga Ketahanan Pangan dan Energi

"Kita bisa hentikan (ekspor, red.) 5,3 juta ton (CPO). Nah ini nantinya, ini green energy, kita bisa menutupi kebutuhan dalam negeri, tetapi menghemat devisa, karena kita menyetop impor, dan ada yang terpenting, kalau ekspor kita yang dulunya (sebanyak, red.) 26 juta ton, tiba-tiba berkurang menjadi 20 juta ton, harga pasti naik," ujar Amran.

Ia menambahkan bahwa nilai produksi CPO Indonesia saat ini mencapai sekitar Rp450 triliun. “Kalau naik 2 kali lipat atau lebih, itu bisa Rp1.000 triliun, atau Rp800 triliun,” sambungnya.

Dalam kesempatan yang sama, Mentan juga menegaskan posisi strategis Indonesia sebagai salah satu produsen utama minyak sawit dunia. Saat ini, Indonesia disebutnya memproduksi hampir 60 persen dari total CPO global.

"Produsen terbesar dunia adalah Indonesia. Kita yang harus mengendalikan harga CPO dunia, bukan negara lain. Nah, kalau harga CPO dunia naik, mungkin saja kita lepas B50, turun menjadi B40 kembali. Tetapi, begitu harga turun, kita tarik kembali menjadi biofuel, tergantung yang mana menguntungkan rakyat Indonesia," ujar Amran.

Baca Juga: Marak Pencurian Buntut Harga Pangan Terus Naik Tiap Tahunnya

Ia menegaskan, kebijakan hilirisasi sektor pertanian, termasuk pengembangan biofuel, merupakan bagian penting dari agenda strategis pemerintah untuk memperkuat ketahanan energi dan ekonomi nasional.

Program ini menjadi salah satu poin utama yang dilaporkan Amran kepada Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas tersebut. Turut hadir dalam rapat itu Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

Selain membahas soal biodiesel B50, Presiden Prabowo juga menerima laporan dari Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengenai perkembangan program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).