Ntvnews.id, Jakarta - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Bakrie, menyatakan keyakinannya bahwa kondisi nasional akan segera stabil sehingga situasi aman kembali tercipta dan kegiatan usaha bisa berjalan normal.
“Kita harus menyampaikan dengan jelas bahwa dunia usaha tidak bergerak dalam ranah politik, namun memiliki kepentingan besar terhadap stabilitas politik dan keamanan agar kegiatan perdagangan, investasi, dan ekonomi daerah tetap hidup dan berkembang,” ujar Anindya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa, 2 September 2025.
Ia menegaskan, keamanan dalam negeri sangat berpengaruh terhadap inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Laporan dari para pengusaha anggota luar biasa (APL) Kadin yang berasal dari 200 asosiasi menunjukkan bahwa distribusi barang kini mulai terhambat bahkan terhenti karena gangguan rantai pasok.
Karena itu, jaminan keamanan perlu diberikan kepada pelaku usaha di setiap jalur distribusi dan sentra produksi.
Selain itu, gangguan keamanan di sejumlah kota besar memaksa pemerintah memberlakukan kebijakan bekerja dari rumah (WFH). Kondisi tersebut berdampak pada pendapatan usaha mikro, ultra mikro, hingga pengemudi ojek daring.
“Sektor manufaktur harus tetap berjalan dengan perlindungan yang memadai dari aparat keamanan,” tegasnya.
Baca Juga: BAZNAS RI Bersama Mishr Al Kheir Kirim 10 Truk Paket Bantuan ke Gaza
Lebih lanjut, Anindya mendorong Kadin pusat maupun daerah untuk terus membangun dialog dengan lembaga pemerintah, aparat penegak hukum (APH), dan pimpinan legislatif demi mengembalikan stabilitas keamanan serta menggerakkan ekonomi daerah.
Menurutnya, kepercayaan investor juga harus tetap terjaga.
“Oleh karena itu, proses perizinan di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) harus benar-benar dilancarkan sesuai regulasi yang berlaku, tanpa hambatan dan pungutan yang tidak sah. Kementerian lain yang ikut menentukan terbitnya sebuah izin usaha perlu membantu kelancaran proses perizinan,” ujar Anindya.
“Kadin mendukung penuh dan siap bekerja sama dengan pemerintah dan Danantara untuk meningkatkan investasi,” tambahnya.
Ia juga menyoroti kondisi global yang penuh ketidakpastian serta penurunan daya beli masyarakat di dalam negeri yang membuat perusahaan kesulitan memenuhi kewajibannya.
“Karena itu, para pengurus asosiasi meminta agar pajak, tarif bea masuk, dan harga energi yang terus naik perlu ditelaah lagi. Begitu pula dengan proses perizinan yang kurang lancar. Ini momentum bagi semua pihak untuk mengukur beban masing-masing dan melakukan perbaikan dalam semangat Indonesia Incorporated,” ujar Anindya.
(Sumber: Antara)