Media Massa Miliki Peran Krusial dalam Menopang Demokrasi

Ntvnews.id, Jakarta - Media massa dinilai memiliki peran yang sangat krusial. Khususnya dalam menopang demokrasi.

Menurut Analis Politik Media Laboratorium Indonesia 2045 (LAB 45), Salma Nihru, media massa memainkan perannya pada lima fungsi.

"Menyampaikan informasi, mengawasi kekuasaan, fasilitator perdebatan, forum pertukaran perspektif, menyajikan keragaman representasi. Serta mewadahi partisipasi publik," ujar Salma di seminar nasional LAB 45 "Refleksi Delapan Dekade dan Proyeksi Indonesia 2045" di Gedung Perpustakaan Nasional RI, Jakarta, Rabu, 20 Agustus 2025.

Dalam perjalanan media massa di Indonesia, Salma menyoroti perihal kebebasan pers. Kebebasan media, kata dia kerap terhambat oleh intervensi negara serta kepentingan elite ekonomi.

"Media juga menghadapi disrupsi teknologi. Hal itu mengubah pola produksi, distribusi, dan konsumsi informasi," tutur Salma.

Selain itu, Salma juga menyinggung perjalanan media massa. Pada permulaan kemerdekaan, media massa senantiasa lantang menyuarakan perjuangan di tengah tekanan Belanda dan Jepang.

"Setelah pengakuan kedaulatan, jumlah media cetak melonjak, partai pun kian masif mendirikan media massa. Menjadikannya subjek dan objek politisasi menjelang Pemilu 1955," tutur Salma.

Situasi ini, kata Salma, memunculkan hidden type of soft concentration. Sementara memasuki era Demokrasi Terpimpin, Salma menjelaskan, kontrol negara atas media massa semakin menguat.

"Pemerintah zaman Orde Lama menentukan ideologi, memberlakukan pengaturan izin terbit, melakukan pembredelan, hingga melanggengkan hegemoni negara. Melalui monopoli Antara dan TVRI, sampai mewajibkan afiliasi politik," papar Salma.

Sementara, Analis Maha Data LAB 45, Ali Nur Alizen membeberkan, lanskap media massa pasca reformasi tahun 1998. Pergerakan media setelah reformasi, bergerak dari dominasi politik menuju dominasi kapital.

"Era ini ditandai dengan pergeseran radikal melalui deregulasi yang membuka ruang kebebasan pers. Kebijakan seperti penghapusan SIUPP, pembubaran Departemen Penerangan, pembentukan lembaga independen sebagai regulator media, mengakhiri monopoli negara," ujar Alizen.

Meski begitu, kata dia, teknologi digital membuat dinamika ini semakin rumit. Konvergensi dan ekspansi industri media melalui merger dan akuisisi, mendorong persaingan ketat yang sulit dihadapi oleh media kecil.

"Akibatnya, media berguguran sementara kepemilikan terkonsentrasi pada segelintir korporasi. Konsentrasi media ini juga diperburuk oleh afiliasi politik pemilik," tandasnya.