Dony Oskaria Perkuat Sinergi BUMN untuk Optimalkan Layanan Koperasi Merah Putih

Menurut Dony, pengembangan KDKMP masih berada pada tahap awal sehingga sejumlah aspek masih perlu disempurnakan agar sistem dan layanannya semakin optimal.

“Sekarang ini integrasi KDKMP memang masih di tahap awal, jadi masih ada yang harus disempurnakan. Ke depan kita bakal terus benahi supaya sistemnya makin rapi, layanannya makin lengkap, dan masyarakat desa bisa merasakan manfaatnya secara langsung,” ujar Dony dalam keterangannya yang dikonfirmasi di Tanimbar, Maluku, Kamis, 16 Juli 2026.

Pemerintah menyiapkan KDKMP sebagai salah satu penggerak ekonomi desa sekaligus pusat layanan terpadu bagi masyarakat. Melalui jaringan koperasi yang tersebar di berbagai daerah, KDKMP diharapkan dapat memperkuat distribusi berbagai kebutuhan pokok, seperti LPG 3 kilogram, beras SPHP, Minyakita, hingga pupuk bersubsidi.

Baca Juga: KSP dan Kemenkop Evaluasi Koperasi Merah Putih, Perpres Operasionalisasi Didorong Segera Terbit

Selain menjadi pusat distribusi, koperasi tersebut juga akan menyediakan berbagai layanan lain, di antaranya penyaluran pembiayaan Mekaar, layanan perbankan BRILink, serta akses logistik melalui Pos Indonesia. Kehadiran layanan tersebut ditujukan untuk memperluas akses masyarakat desa terhadap layanan keuangan, logistik, dan kebutuhan dasar dalam satu ekosistem yang terintegrasi.

Dalam upaya memperkuat operasional KDKMP, Dony menggelar pertemuan bersama jajaran direktur utama Pertamina Patra Niaga, Pupuk Indonesia, PTPN IV, RNI (ID FOOD), Bulog, dan Agrinas Palma.

Pertemuan tersebut membahas penguatan sinergi antarbUMN agar operasional KDKMP semakin efektif dan mampu menjangkau lebih banyak masyarakat desa.

Dony menilai kolaborasi lintas BUMN merupakan langkah awal untuk terus menyempurnakan layanan KDKMP sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara lebih luas. 

Baca Juga: Kemenkop Serap Anggaran 87,25 Persen pada 2025, Fokus Percepat Operasional Koperasi Merah Putih

Melalui kerja sama tersebut, KDKMP diharapkan berkembang menjadi pusat aktivitas ekonomi desa, tidak hanya sebagai penyalur kebutuhan pokok, tetapi juga sebagai sarana yang mempermudah akses masyarakat terhadap layanan keuangan, logistik, pembiayaan, serta berbagai program pemberdayaan.

Inisiatif tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk memperkuat ekonomi kerakyatan sekaligus menghadirkan pelayanan yang lebih dekat, mudah, dan merata bagi masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.