Konferensi Pers Presiden Prabowo Subianto Bersama Para Elite Partai. (Setpres)
Ntvnews.id, Jakarta - Presiden RI Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 4 September 2025 meminta jajaran menteri bidang ekonomi di Kabinet Merah Putih untuk memastikan bahwa investasi maupun penciptaan lapangan kerja bisa tersebar merata dan tidak hanya terfokus di Jakarta.
Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya menjelaskan, rapat yang dipimpin Presiden Prabowo bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan sejumlah menteri membahas berbagai isu aktual di dalam negeri, termasuk perkembangan ekonomi dan progres investasi.
"Dalam sektor ekonomi, Presiden Prabowo meminta kepada tim ekonomi untuk memastikan investasi-investasi ini bisa mendorong peningkatan lapangan kerja secara merata di Tanah Air, dan tidak memusat di Jakarta saja," kata Seskab Teddy, dikutip dari Antara, Kamis, 4 September 2025.
Baca Juga: Golkar Apresiasi Ketegasan Prabowo Atasi Aksi Demonstrasi Ricuh
Selain itu, dalam rapat tersebut Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya percepatan perbaikan fasilitas umum yang mengalami kerusakan. Ia pun meminta Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggoro segera melakukan langkah percepatan.
"Melakukan percepatan perbaikan beberapa fasilitas umum yang mengalami kerusakan akibat adanya beberapa aksi anarkis dalam demonstrasi di minggu kemarin, agar masyarakat bisa beraktivitas kembali secara nyaman," tutur Teddy.
Baca Juga: Prabowo Tiba di Tanah Air Usai Lawatan Singkat ke China
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa dana untuk pemulihan infrastruktur publik yang rusak akibat kerusuhan akan sepenuhnya ditanggung pemerintah pusat.
Menurut AHY, nilai kerusakan diperkirakan mencapai Rp950 miliar. Namun pemerintah telah menyiapkan skema pemulihan agar pelayanan publik segera kembali normal.
"Saya rasa kurang lebih masih sama ya, sekitar Rp950 miliar. Semua itu anggaran pusat," ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.
AHY menjelaskan, dana pemulihan tersebut bersumber dari anggaran darurat APBN melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
