Ntvnews.id, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto, dalam pidatonya terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangan, memerintahkan Badan Pengelola Investasi Danantara untuk menghapus tantiem bagi direksi BUMN apabila perusahaan yang mereka pimpin mengalami kerugian.
Sebelumnya, CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani telah mengeluarkan kebijakan penghapusan tantiem bagi komisaris BUMN melalui Surat Edaran (SE) Nomor S-063/DI-BP/VII/2025.
"Masa ada komisaris yang rapat sebulan sekali, tantiem-nya Rp40 miliar setahun. Saya juga telah perintahkan ke Danantara, direksi pun tidak perlu tantiem kalau rugi, dan untungnya harus untung benar, jangan untung akal-akalan," kata Presiden Prabowo saat berpidato di Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025–2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat, 15 Agustus 2025.
Presiden menilai praktik tantiem merupakan akal-akalan para pimpinan BUMN.
Baca Juga: Prabowo Prioritaskan Pertahanan Semesta dalam RAPBN 2026
"Saya pun tidak mengerti apa arti tantiem itu. Itu akal-akalan mereka saja. Dia memilih istilah asing supaya kita tidak mengerti apa itu tantiem," kata Presiden.
"Kita sudah lama menjadi orang Indonesia, dan kalau direksi itu, kalau komisaris itu keberatan (tantiem dihapus), segera berhenti!" ujarnya.
Prabowo menekankan perlunya pembenahan tata kelola BUMN karena keuntungan yang disetorkan ke negara masih jauh dari yang diharapkan.
"Aset-aset yang dimiliki bangsa Indonesia, yang berada di BUMN-BUMN kita asetnya adalah senilai lebih dari 1.000 triliun USD. Harusnya, BUMN itu menyumbang kepada kita minimal 50 miliar dolar (AS). APBN kita tidak defisit (jika menerima setoran 50 miliar dolar AS dari BUMN, red.)," kata Presiden di hadapan para anggota dewan.
Baca Juga: Prabowo Lanjutkan Program Makan Bergizi Gratis dengan Anggaran Rp335 Triliun di 2026
Ia kemudian memaparkan bahwa dalam dunia bisnis, keberhasilan usaha biasanya diukur dengan return on asset sekitar 12 persen. "Katakanlah konservatif 10 persen. Katakanlah untuk bangsa Indonesia cukup 5 persen," ujarnya.
Sebagai langkah revitalisasi, Prabowo menginstruksikan Danantara untuk menata ulang BUMN agar kinerjanya optimal dan mampu mencetak keuntungan signifikan.
"Saya memberi tugas kepada Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia untuk membereskan BUMN-BUMN kita. Tadinya, pengelolaannya secara, tidak masuk akal. Perusahaan rugi, komisarisnya banyak banget. Saya potong setengah, komisaris paling banyak 6 orang, kalau bisa cukup 4 atau 5," sambung Presiden.