Prabowo: Minyak Goreng Langka di Negara Produsen Sawit Terbesar Adalah Hal yang Tidak Masuk Akal

Ntvnews.id, Jakarta - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyoroti fenomena kelangkaan minyak goreng yang pernah terjadi di Tanah Air, meski Indonesia merupakan produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Dalam pidatonya pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI 2025 di Ruang Sidang Paripurna MPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat, 15 Agustus 2025 Prabowo menyebut peristiwa tersebut sebagai sesuatu yang aneh dan tidak masuk akal.

"Sungguh aneh dengan produksi kelapa sawit terbesar di dunia pernah mengalami kelangkaan minyak goreng. Ini aneh sekali. Tidak masuk di akal sehat," tegas Prabowo.

Ia menjelaskan bahwa kelangkaan tersebut bukanlah hal yang terjadi secara alami, melainkan akibat adanya manipulasi pasar. Prabowo bahkan menamai fenomena itu dengan istilah serakahnomics.

"Dan ternyata memang itu adalah permainan manipulasi yang tadi sudah disinggung oleh ketua DPR. Yang saya berinama serakahnomics, negara produsen kelapa sawit terbesar di dunia berminggu-minggu, hampir berapa bulan kelapa sawit langka," ujarnya.

Tidak hanya menyoroti kelangkaan minyak goreng, Prabowo juga mengkritik ketidakwajaran harga pangan yang kadang sulit dijangkau sebagian rakyat, meskipun pemerintah telah menggelontorkan berbagai bentuk subsidi.

"Juga sungguh aneh, kita subsidi pupuk, subsidi alat pertanian, subsidi alat irigasi, waduk, kita subsidi beras, tapi harga pangan kadang-kadang tidak terjangkau oleh sebagian rakyat kita," ungkapnya.

Baca Juga: Momen Wapres Gibran Ganti Dasi dari Merah ke Biru di Sidang Tahunan MPR

Menurut Prabowo, fenomena-fenomena tersebut terjadi karena adanya distorsi dalam sistem ekonomi nasional. Ia menilai bahwa penyimpangan ini terjadi akibat diabaikannya amanat Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 33 ayat 1, 2, dan 3.

"Keanehan-keanehan ini bisa terjadi karena ada distorsi dalam sistem ekonomi kita, adalah penyimpangan bahwa sistem ekonomi yang diamanatkan UUD 1945 terutama di Pasal 33 ayat 1, 2, dan 3 telah kita abaikan, seolah-olah ayat-ayat dalam pasal itu tidak relevan dalam kehidupan kita yang modern di abad ke-21 ini," tegasnya.

Pernyataan Prabowo ini menegaskan komitmen pemerintah untuk membenahi sistem ekonomi agar kembali selaras dengan konstitusi dan memastikan kebutuhan pokok rakyat dapat terpenuhi dengan harga yang wajar.