Gaikindo Apresiasi Komitmen Pemerintah Jaga Pertumbuhan Industri Otomotif Indonesia

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 29 Jun 2026, 09:19
thumbnail-author
Adiantoro
Penulis
thumbnail-author
Editor
Bagikan
Ilustrasi. Pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) Semarang 2025. (Foto: Istimewa)  Ilustrasi. Pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) Semarang 2025. (Foto: Istimewa)

Ntvnews.id, Jakarta - Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) memberikan apresiasi kepada Pemerintah Republik Indonesia, khususnya Kementerian Perindustrian, atas komitmen yang konsisten dalam menjaga pertumbuhan dan daya saing industri otomotif nasional di tengah berbagai tantangan global.

Menurut Gaikindo, pemerintah terus menunjukkan keberpihakan terhadap industri otomotif melalui berbagai kebijakan strategis, mulai dari penanganan dampak pandemi COVID-19, pemberian insentif fiskal, hingga dukungan terhadap pengembangan kendaraan ramah lingkungan dan elektrifikasi.

Ketua Harian sekaligus Ketua Penyelenggara Pameran dan Konferensi Gaikindo, Anton Kumonty, menegaskan hubungan antara pemerintah dan pelaku industri selama ini terjalin melalui komunikasi yang terbuka dan kebijakan yang berkesinambungan.

"Gaikindo melihat pemerintah, khususnya Kementerian Perindustrian, telah menunjukkan komitmen yang konsisten dalam mendukung industri otomotif nasional. Berbagai kebijakan yang diterapkan, mulai dari pemberian fasilitas investasi, insentif fiskal, hingga forum dialog yang rutin dengan pelaku industri, merupakan bentuk nyata upaya pemerintah dalam menjaga daya saing industri otomotif Indonesia sekaligus memberikan kepastian bagi seluruh investor," ujar Anton Kumonty dalam keterangannya, Senin (29/6/2026).

Insentif Pemerintah Perkuat Daya Saing Industri

Salah satu bentuk dukungan pemerintah adalah fasilitas User Specific Duty-Free Scheme (USDFS) yang dimanfaatkan pelaku industri otomotif.

Selama periode Juli 2008 hingga Desember 2025, realisasi impor melalui skema tersebut mencapai sekitar 8,25 juta ton dengan nilai sekitar USD800 miliar.

Dari total 74 perusahaan penerima fasilitas, sebanyak 57 berasal dari sektor otomotif. Program ini memberikan pembebasan bea masuk atas impor bahan baku dan komponen yang belum diproduksi di dalam negeri sehingga mampu meningkatkan efisiensi biaya produksi.

Selain itu, kebijakan PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) dinilai berhasil membantu pemulihan industri otomotif nasional. 

Insentif tersebut dimanfaatkan hampir seluruh produsen kendaraan yang memiliki fasilitas produksi di Indonesia, seperti Toyota, Daihatsu, Honda, Mitsubishi, Suzuki, Nissan, dan Isuzu, sesuai ketentuan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Kebijakan tersebut terbukti mampu menjaga permintaan pasar domestik, mempertahankan utilisasi pabrik, sekaligus melindungi lapangan kerja di sektor otomotif.

Program Kendaraan Ramah Lingkungan Dorong Investasi

Komitmen pemerintah juga terlihat melalui implementasi program Low Carbon Emission Vehicle (LCEV) yang mencakup kendaraan Low Cost Green Car (LCGC), Hybrid Electric Vehicle (HEV), hingga Battery Electric Vehicle (BEV).

Program tersebut dinilai berhasil mendorong masuknya investasi baru, mempercepat pengembangan kendaraan elektrifikasi, sekaligus meningkatkan penggunaan komponen dalam negeri.

Selain dukungan melalui kebijakan dan insentif, pemerintah juga secara rutin menyelenggarakan berbagai forum komunikasi strategis antara pemerintah dan para prinsipal perusahaan otomotif, asosiasi industri, dan pelaku usaha.

"Keberhasilan industri otomotif nasional sangat bergantung pada kolaborasi yang erat antara pemerintah dan seluruh pelaku industri. Salah satu bentuk forum komunikasi yang secara rutin diselenggarakan adalah dialog bersama antara Indonesia dan Jepang yakni Indonesia–Japan Automobile Dialogue dan Biofuel Co-Creation Task Force Meeting," ungkap Anton.

Menurut Anton, forum tersebut menghasilkan pembentukan Working Group on Biofuel Co-Creation Task Force sebagai langkah konkret mempercepat pengembangan biofuel di Indonesia.

Jepang Tetap Jadi Mitra Strategis, Investor China Ikut Tertarik

Gaikindo menilai pemerintah terus memandang Jepang sebagai mitra strategis dalam pengembangan industri manufaktur nasional. Komitmen tersebut tercermin melalui berbagai insentif, regulasi yang adaptif, serta pembangunan ekosistem industri.

Dalam lima tahun terakhir, Jepang juga memperkuat rantai pasok industri otomotif melalui pembangunan Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang dan Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) atau proving ground di Bekasi.

Ketua Bidang Pengembangan Pasar Gaikindo, Jongkie Sugiarto, mengatakan dukungan pemerintah terhadap investor Jepang juga menarik perhatian produsen otomotif asal Tiongkok yang mulai menanamkan modal di Indonesia.

"Beberapa perusahaan otomotif dari Tiongkok yang mulai berinvestasi di Indonesia berharap mendapatkan dukungan serupa dari pemerintah agar dapat menjalankan rencana investasi jangka panjangnya," kata Jongkie Sugiarto.

Menurutnya, hal tersebut menjadi sinyal positif Indonesia masih menjadi salah satu tujuan investasi yang menarik bagi industri otomotif global.

Gaikindo Usulkan Stimulus untuk Semua Jenis Kendaraan

Sebagai salah satu sektor strategis penyumbang pertumbuhan ekonomi nasional, industri otomotif dinilai membutuhkan dukungan kebijakan yang berkelanjutan.

Karena itu, Gaikindo telah mengusulkan kepada Kementerian Perindustrian agar pemerintah memberikan stimulus bagi seluruh jenis kendaraan, mulai dari Internal Combustion Engine (ICE), Hybrid Electric Vehicle (HEV), Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) hingga Battery Electric Vehicle (BEV).

Menurut Gaikindo, kebijakan yang mencakup seluruh teknologi kendaraan akan menjaga keseimbangan pertumbuhan pasar sekaligus meningkatkan daya saing industri otomotif Indonesia di tengah transformasi global.

"Sebagai asosiasi yang mewadahi industri kendaraan bermotor di Indonesia, Gaikindo akan terus mendukung terciptanya ekosistem industri otomotif yang sehat, kompetitif, dan berkelanjutan melalui kolaborasi erat antara pemerintah, pelaku industri, serta seluruh pemangku kepentingan," tutup Anton Kumonty.

x|close