BGN Gandeng Peruri Jamin Transparansi Sistem IT Program Makan Bergizi Gratis

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 22 Apr 2026, 13:25
thumbnail-author
Chika Prisila Ardala
Penulis
thumbnail-author
Beno Junianto
Editor
Bagikan
Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menjawab pertanyaan pers usai acara Jaga Desa Award 2026 di Jakarta, Minggu (19/4/2026) malam. ANTARA/Fath Putra Mulya Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menjawab pertanyaan pers usai acara Jaga Desa Award 2026 di Jakarta, Minggu (19/4/2026) malam. ANTARA/Fath Putra Mulya (Antara)

Ntvnews.id , Jakarta - Badan Gizi Nasional (BGN) menggandeng Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) untuk menjamin transparansi dalam penyediaan solusi teknologi informasi (IT) guna mendukung keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala BGN, Dadan Hindayana, dalam keterangan resmi di Jakarta pada Rabu, menyampaikan langkah ini sebagai respons atas isu viral terkait anggaran penyediaan solusi IT senilai Rp1,2 triliun untuk Sistem Informasi Pemenuhan Gizi Nasional (SIPGN), termasuk layanan sarana IT dan Internet of Things (IoT).

Dadan menegaskan bahwa pemilihan mitra strategis serta realisasi anggaran pada tahun anggaran 2025 dilakukan dengan pengawasan ketat dan mengacu pada regulasi yang berlaku, guna memastikan keamanan data nasional tetap terjaga.

Baca Juga: BGN Gandeng Peruri untuk Jamin Transparansi Sistem IT Program Makan Bergizi Gratis

Ia menjelaskan bahwa dari total pagu anggaran, realisasi saat ini difokuskan pada dua kebutuhan utama. Pertama, pengembangan aplikasi SIPGN dengan berbagai modul yang bernilai sekitar Rp550 miliar.

Kedua, penyediaan layanan managed service perangkat IoT dengan nilai sekitar Rp199 miliar.

"Keterlibatan Perum Peruri dalam program strategis ini adalah langkah terintegrasi negara. Perlu ditegaskan bahwa Peruri telah bertransformasi menjadi perusahaan teknologi yang menyediakan layanan teknologi aman tingkat tinggi (high security). Hal ini sesuai dengan mandat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2019 yang memberikan wewenang kepada Peruri sebagai penyedia solusi digital security bagi instansi pemerintah," paparnya.

Menurut Dadan, posisi Peruri sebagai Government Technology Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 menjadi alasan kuat lembaga tersebut dipercaya dalam pengelolaan transformasi digital nasional melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Untuk menjawab keraguan publik mengenai pemilihan mitra strategis dan mekanisme pengadaan, Dadan juga menyoroti rekam jejak digital Peruri yang dinilai solid.

Ia menyebut Peruri sebagai satu-satunya BUMN Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) yang berada di bawah Kementerian Komunikasi dan Digital serta berperan sebagai penyedia sistem materai elektronik.

Baca Juga: BGN: SDM Jadi Prioritas Utama Pembangunan Indonesia

"Seluruh proses kerja sama dengan BGN dijalankan secara transparan, sesuai dengan regulasi yang berlaku, serta mengedepankan prinsip good corporate governance. Kami memastikan tidak ada celah bagi penyimpangan karena ini menyangkut kedaulatan data gizi rakyat Indonesia," tuturnya.

Terkait isu teknis dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang menjadi perhatian publik, Kepala BGN memastikan bahwa seluruh tahapan administrasi tetap berjalan sesuai koridor hukum.

BGN juga berkomitmen agar sistem SIPGN dan layanan IoT dapat segera beroperasi secara optimal, sehingga distribusi gizi dapat tepat sasaran dan dipantau secara real-time.

(Sumber: Antara)

x|close