Pemerintah Dorong Daerah Rawan Karhutla Segera Tetapkan Status Siaga

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 16 Apr 2026, 17:00
thumbnail-author
Chika Prisila Ardala
Penulis
thumbnail-author
Beno Junianto
Editor
Bagikan
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni bersama Gubernur Kalbar Ria Norsan, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago dan Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto memberikan keterangan pers usah kegiatan Apel Siaga Karhutla di Kalbar pada Kamis 16 April 2026. ANTARA/Rendra Oxtora Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni bersama Gubernur Kalbar Ria Norsan, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago dan Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto memberikan keterangan pers usah kegiatan Apel Siaga Karhutla di Kalbar pada Kamis 16 April 2026. ANTARA/Rendra Oxtora (Antara)

Ntvnews.id, 

Pontianak - Pemerintah pusat melalui Kementerian Kehutanan mendorong pemerintah daerah yang rawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) untuk segera menetapkan status siaga agar dukungan anggaran dan langkah penanganan dapat langsung dijalankan di lapangan.

"APBN tidak ada batasnya, sekali lagi tidak ada batasnya untuk penanggulangan karhutla ini. Jadi bagi daerah yang rawan karhutla, jika terjadi kasus, tolong segera tetapkan status siaga agar bisa segera mendapat penanganan," kata Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di Pontianak, Kamis, 17 April 2026.

Ia menegaskan bahwa pemerintah pusat membuka dukungan anggaran secara penuh bagi daerah yang menetapkan status siaga, sebagai langkah percepatan penanganan sejak dini.

Menurutnya, upaya pencegahan menjadi kunci utama dalam menekan potensi kebakaran, khususnya di wilayah dengan karakteristik lahan gambut seperti Kalimantan Barat.

Baca Juga: BMKG Waspadai Potensi El Nino 2026, Risiko Kekeringan dan Karhutla Meningkat

Langkah tersebut mencakup pengendalian tinggi muka air tanah melalui teknik pembasahan kembali (rewetting) serta pengelolaan sistem kanal.

Senada dengan itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Letjen TNI Suharyanto memastikan bahwa anggaran penanganan karhutla tidak dibatasi dan tidak terdampak kebijakan efisiensi, sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto.

"Pemerintah pusat atas arahan Bapak Presiden mengatakan untuk penanggulangan bencana itu tidak ada batas anggarannya, tidak terkait efisiensi," tuturnya.

Ia menjelaskan bahwa kebijakan tersebut bertujuan memastikan respons yang cepat dan optimal, baik pada tahap pencegahan maupun saat terjadi kebakaran berskala besar.

Sebagai bentuk implementasi, BNPB telah menjalankan operasi terpadu, termasuk operasi modifikasi cuaca untuk mengurangi risiko kebakaran sejak dini, seiring peringatan cuaca kering dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika.

"Nah sekarang sudah dilakukan. Kalau kemarin hujan, kemudian mudah-mudahan nanti sore hujan, itu adalah sebagian karena operasi modifikasi cuaca," kata Suharyanto.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan dukungan pemadaman melalui jalur udara apabila kebakaran meluas dan sulit dijangkau oleh tim darat.

Baca Juga: Karhutla di Riau Meluas hingga 3.456 Hektare, BNPB Tingkatkan Penanganan

Untuk wilayah Kalimantan Barat, disiapkan dua unit pesawat sebagai tahap awal yang akan ditambah sesuai kebutuhan.

"Untuk Kalimantan Barat, per hari ini akan disiapkan dua pesawat awal. Nanti apabila apinya membesar, tentu saja itu ditambah," katanya.

Dengan skema anggaran tanpa batas tersebut, pemerintah memastikan tidak ada hambatan dalam mobilisasi sumber daya, baik personel, peralatan, maupun teknologi.

Pemerintah berharap percepatan penetapan status siaga di daerah rawan dapat memperkuat langkah pencegahan dan penanganan karhutla, sehingga dampaknya terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, aktivitas ekonomi, hingga potensi gangguan lintas negara dapat ditekan seminimal mungkin.

(Sumber: Antara)

x|close