Indonesia Tegaskan Batas Sebatik, Wilayah RI Bertambah 127,3 Hektare

Ntvnews.id, Jakarta - Pemerintah Indonesia menegaskan kedaulatan wilayah di Pulau Sebatik, Kalimantan Utara, setelah penyelesaian batas darat dengan Malaysia yang menghasilkan penambahan luas wilayah sah Indonesia sebesar 127,3 hektare. Kesepakatan ini menjadi tonggak penting dalam penguatan batas negara di kawasan perbatasan.

Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menyebut capaian tersebut sebagai hasil dari pendekatan diplomasi damai antara kedua negara.

“Penyelesaian penegasan batas di Pulau Sebatik merupakan wujud nyata keberhasilan diplomasi damai yang memperkuat kedaulatan teritorial Indonesia,” kata Qodari di Gedung Bina Graha Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, 15 April 2026.

Baca Juga: BNPP Gelar Bukber, Perkuat Sinergi-Persahabatan Kawasan Perbatasan Negara

Dalam kesepakatan tersebut, wilayah seluas 127,3 hektare yang sebelumnya masuk dalam batas Malaysia kini resmi menjadi bagian dari Indonesia. Sebaliknya, sekitar 4,9 hektare wilayah yang sebelumnya tercatat sebagai milik Indonesia kini menjadi bagian dari Malaysia.

Sebagai tindak lanjut penguatan kawasan perbatasan, pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp86 miliar pada tahun 2026 untuk mendukung operasional 15 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang dikelola oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).

Sejak 2016 hingga 2024, Indonesia telah membangun dan meresmikan 15 PLBN dari total 18 yang direncanakan. Beberapa di antaranya berada di titik strategis seperti Entikong, Motaain, Skouw, serta PLBN Sebatik yang kini telah tuntas dalam penegasan batas darat.

Baca Juga: India Bakal Lepas Buaya dan Ular Berbisa untuk Amankan Perbatasan Negara

Qodari menjelaskan bahwa fungsi PLBN kini tidak hanya sebagai pintu keluar-masuk negara, tetapi juga sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan. Tercatat lebih dari 2,4 juta orang telah melintas melalui 15 PLBN dengan nilai perdagangan mencapai Rp13,5 triliun.

Kantor Staf Presiden (KSP) terus melakukan pemantauan dan verifikasi untuk memastikan operasional PLBN berjalan optimal. Upaya ini juga mencakup koordinasi terkait ratifikasi Border Crossing Agreement (BCA) dengan Malaysia dan Timor-Leste.

Keberadaan PLBN strategis seperti Motaain di Nusa Tenggara Timur dan Skouw di Papua terbukti mendorong peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara serta aktivitas ekspor produk lokal. Pemerintah menegaskan komitmennya menjadikan kawasan perbatasan sebagai beranda terdepan negara yang aman, tertata, dan memiliki daya saing ekonomi tinggi.

(Sumber: Antara)