Korea Selatan Terapkan Ganjil-Genap Kendaraan Dinas di Tengah Krisis Energi

Ntvnews.id, Moskow - Pemerintah Korea Selatan akan memberlakukan pembatasan penggunaan kendaraan dinas dengan sistem ganjil-genap sebagai respons terhadap krisis bahan bakar yang dipicu konflik di kawasan Timur Tengah.

Kebijakan tersebut dilaporkan oleh Yonhap pada Rabu, 1 April 2026, dengan mengutip Kementerian Iklim, Energi, dan Lingkungan Korea Selatan.

Aturan ganjil-genap itu dijadwalkan mulai berlaku pada Rabu, 8 April 2026, atau enam hari setelah pemerintah meningkatkan status peringatan gangguan pasokan minyak.

Tenggat waktu tersebut diberikan agar masyarakat memiliki kesempatan beradaptasi dengan kebijakan baru.

Dalam penerapannya, kendaraan dengan angka terakhir pelat nomor ganjil hanya dapat digunakan pada tanggal ganjil, sedangkan kendaraan berpelat genap hanya diizinkan beroperasi pada tanggal genap.

Baca Juga: Bahlil: Indonesia Alihkan Sebagian Impor Minyak Mentah dari Timur Tengah ke AS

Namun demikian, kendaraan listrik, kendaraan berbahan bakar hidrogen, serta kendaraan yang mengangkut penyandang disabilitas dan perempuan hamil—yang mencakup sekitar 25 persen dari total kendaraan—dikecualikan dari kebijakan ini.

Sektor swasta tidak diwajibkan mengikuti aturan tersebut, meskipun partisipasinya dianjurkan secara sukarela.

Kendati demikian, akses ke area parkir berbayar yang dikelola pemerintah daerah maupun instansi negara akan dibatasi sesuai ketentuan ganjil-genap.

Sebagai contoh, kendaraan dengan pelat nomor berakhiran angka 1 atau 6 tidak diperbolehkan menggunakan fasilitas parkir umum pada hari Senin.

Kementerian memperkirakan bahwa kebijakan ini dapat menekan konsumsi minyak tambahan hingga 37,5 persen, atau setara dengan 17.000 hingga 87.000 barel per bulan.

Sebelumnya, pada Senin, 24 Maret 2026, pemerintah Korea Selatan telah lebih dulu memperketat penggunaan kendaraan dinas dengan membagi kendaraan pemerintah ke dalam lima kelompok berdasarkan angka terakhir pelat nomor, di mana setiap kelompok dilarang beroperasi pada hari kerja tertentu.

Selanjutnya, pada Kamis, 2 April 2026 pukul 00.00 waktu setempat, pemerintah menaikkan tingkat kewaspadaan krisis keamanan sumber daya minyak dari Level 2 menjadi Level 3 dari total empat level yang tersedia.

Krisis ini tidak lepas dari eskalasi konflik di Timur Tengah.

Pada Jumat, 28 Februari 2026, Amerika Serikat bersama Israel melancarkan serangan ke sejumlah target di Iran, termasuk di Teheran, yang mengakibatkan kerusakan dan korban sipil.

Baca Juga: Kerja Sama RI-Korsel Menguat, Kunjungan Prabowo Hasilkan Investasi Rp173 Triliun

Iran kemudian melakukan serangan balasan terhadap wilayah Israel serta fasilitas militer AS di kawasan Timur Tengah.

Ketegangan tersebut memicu blokade de facto di Selat Hormuz, jalur strategis distribusi minyak dan gas alam cair dari negara-negara Teluk Persia ke pasar global, yang berdampak pada penurunan ekspor dan produksi energi serta lonjakan harga minyak dunia.

Sekitar 70 persen impor minyak Korea Selatan diketahui melewati jalur tersebut, sehingga kebijakan penghematan energi menjadi langkah penting dalam menjaga stabilitas pasokan nasional.

(Sumber: Antara)