PBB Ajukan Dana Rp1,5 Triliun untuk Kuba yang Alami Krisis Energi

Ntvnews.id, New York - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengusulkan sebuah “rencana aksi” guna membantu Kuba yang tengah dilanda krisis, termasuk mekanisme pelacakan penggunaan bahan bakar.

Upaya tersebut dilakukan di tengah pembicaraan dengan Amerika Serikat agar pasokan energi dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kemanusiaan, demikian disampaikan seorang pejabat.

Dilansir dari Reuters, Jumat, 27 Maret 2026, Rencana senilai US$94,1 juta atau sekitar Rp1,5 triliun tersebut bertujuan menjaga layanan penting tetap berjalan, khususnya bagi kelompok masyarakat paling rentan. Hal itu diungkapkan oleh koordinator PBB di Kuba, Francisco Pichon.

"Jika situasi saat ini berlanjut dan cadangan bahan bakar negara habis, kami khawatir akan terjadi kemunduran yang cepat, dengan potensi hilangnya nyawa," ujarnya kepada wartawan.

"Kelangsungan dan pelaksanaan rencana aksi ini jelas bergantung pada solusi terkait bahan bakar," tambahnya.

Baca Juga: Sekjen PBB Sebut Konflik Timur Tengah Sudah Tak Terkendali

Krisis energi di Kuba semakin memburuk setelah Presiden AS Donald Trump pada akhir Januari mengancam akan mengenakan tarif terhadap negara mana pun yang memasok minyak ke Kuba, sembari mendorong perubahan sistem politik di negara tersebut. Kebijakan ini memperdalam tekanan terhadap sektor energi dan ekonomi.

Dampaknya meluas ke berbagai sektor, mulai dari listrik, pariwisata, hingga layanan penerbangan, serta fungsi dasar seperti sanitasi. PBB sebelumnya mencatat bahwa kekurangan energi menyebabkan ribuan operasi medis tertunda dan kualitas udara memburuk akibat masyarakat harus menggunakan kayu sebagai bahan bakar memasak.

Saat ini, PBB tengah berdiskusi dengan Washington untuk memastikan bahan bakar dapat dialokasikan bagi kebutuhan kemanusiaan. Pichon menjelaskan bahwa rencana tersebut mencakup "model pelacakan bahan bakar" guna membuka akses yang lebih jelas terhadap distribusi energi.

Sementara itu, dialog antara Washington dan Havana masih berada pada tahap awal. Presiden Kuba, Miguel Díaz-Canel, menyebut pembicaraan tersebut mulai dibangun dengan melibatkan sejumlah tokoh penting, termasuk Raúl Castro.

Arsip - Presiden Kuba Miguel Diaz-Canel. (ANTARA/Anadolu/py) (Antara)

Dalam wawancaranya dengan tokoh politik Spanyol Pablo Iglesias, Díaz-Canel menekankan pentingnya membangun jalur komunikasi dan agenda bersama.

"Pertama, kita harus membangun saluran dialog. Kemudian kita harus membangun agenda kepentingan bersama bagi para pihak, dan para pihak harus menunjukkan niat untuk maju serta benar-benar berkomitmen pada program yang didasarkan pada pembahasan agenda tersebut," kata Díaz-Canel.

Pemerintahan Trump sendiri mensyaratkan pembebasan tahanan politik serta langkah menuju liberalisasi politik dan ekonomi sebagai imbalan penghentian blokade. Trump juga secara terbuka menyatakan keinginannya untuk mendorong perubahan rezim di Kuba, bahkan sempat menyebut kemungkinan “pengambilalihan secara bersahabat”.

Di tengah isu tersebut, Díaz-Canel menegaskan bahwa Raúl Castro masih berperan penting dalam memberikan arahan terkait proses dialog. Ia juga membantah adanya perpecahan dalam kepemimpinan negara.

Baca Juga: Sekjen PBB Serukan Aksi Lawan Islamofobia

"Mereka juga mencoba berspekulasi bahwa ada perpecahan dalam kepemimpinan revolusi."

Castro, lanjutnya, tetap menjadi sosok yang membimbing jalannya proses komunikasi jika dialog benar-benar terwujud.

Dalam perkembangan lain, Presiden Meksiko, Claudia Sheinbaum, menyatakan akan mempertahankan kerja sama bilateral yang memungkinkan dokter Kuba bekerja di negaranya.

"Ini adalah perjanjian bilateral yang sangat membantu Meksiko," ujar Sheinbaum.

Kebijakan tersebut tetap dijalankan meskipun beberapa negara lain menghentikan kerja sama serupa akibat tekanan dari AS. Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, bahkan menyebut program tersebut sebagai “bentuk perdagangan manusia”.