Krisis Energi Memuncak, Warga Filipina Jalan Kaki ke Kantor demi Hemat Listrik dan BBM

Ntvnews.id, Jakarta - Pemerintah Filipina menetapkan status darurat energi nasional selama satu tahun di tengah krisis bahan bakar yang dinilai mengancam pasokan listrik. Kebijakan ini tidak hanya menyoroti ketersediaan energi, tetapi juga menekankan pentingnya perubahan perilaku masyarakat dalam menggunakan energi secara lebih hemat.

Melalui Executive Order 110, Presiden Ferdinand Marcos Jr. menyatakan bahwa Departemen Energi (DOE) telah mengidentifikasi krisis bahan bakar yang sedang berlangsung sebagai ancaman serius terhadap pasokan listrik nasional.

Di tengah situasi ini, upaya penghematan energi kembali menjadi sorotan. Praktik seperti pengurangan konsumsi listrik sebenarnya sudah dikenal luas oleh masyarakat Filipina, terutama melalui kampanye tahunan seperti Earth Hour yang diperingati setiap akhir Maret.

Namun, krisis saat ini dinilai jauh lebih luas karena tidak hanya berdampak pada pasokan bahan bakar, tetapi juga berpotensi mengganggu distribusi listrik. Dalam kondisi tersebut, langkah-langkah penghematan energi menjadi semakin mendesak untuk diterapkan, baik oleh rumah tangga maupun sektor industri.

Baca Juga: Menko PMK Minta Masyarakat Hindari Puncak Arus Balik Lebaran 28–29 Maret

Badan Energi Internasional (International Energy Agency/IEA) merekomendasikan sejumlah langkah untuk menekan konsumsi energi, termasuk dalam aktivitas sehari-hari. Di sektor transportasi, masyarakat didorong untuk lebih sering menggunakan transportasi umum, berbagi kendaraan (carpool), serta mengurangi perjalanan udara jika memungkinkan.

Bagi pengguna kendaraan pribadi, kebiasaan berkendara hemat energi juga dianjurkan, seperti menjaga kecepatan stabil, menghindari akselerasi mendadak, serta mematikan mesin saat berhenti lama.

Selain itu, kebiasaan yang sempat populer selama pandemi, seperti berjalan kaki atau bersepeda ke tempat kerja, kembali dianjurkan jika jarak memungkinkan. Selain menghemat energi, langkah ini juga dinilai mampu mengurangi kemacetan, menekan biaya, dan memberikan manfaat kesehatan.

Pemerintah juga mempertimbangkan sejumlah kebijakan tambahan, seperti pembatasan kendaraan berdasarkan nomor pelat di kota besar, penurunan batas kecepatan di jalan raya, serta mendorong industri untuk beralih ke sumber bahan baku alternatif guna menghemat penggunaan LPG.

Pengalihan penggunaan LPG menjadi penting agar pasokan tetap tersedia untuk kebutuhan utama seperti memasak. Di sisi lain, masyarakat juga didorong mulai beralih ke peralatan listrik yang lebih efisien, seperti kompor listrik.

Baca Juga: Mendagri Desak Kepala Daerah: Segera Kirim Data agar Bantuan dan Huntap Bisa Dipercepat

Dalam sektor pekerjaan, skema kerja dari rumah (work from home) kembali dianjurkan jika memungkinkan. Beberapa perusahaan bahkan mempertimbangkan pengurangan hari kerja menjadi empat hari dalam seminggu guna menekan konsumsi energi.

Penghematan listrik di rumah juga menjadi fokus penting. Penggunaan lampu LED disarankan karena lebih efisien dibandingkan lampu pijar atau halogen. Kebiasaan sederhana seperti mematikan lampu saat meninggalkan ruangan dan memanfaatkan cahaya alami di siang hari juga dinilai efektif.

Selain itu, perangkat elektronik sebaiknya segera dicabut dari sumber listrik setelah baterai terisi penuh. Perangkat yang dibiarkan dalam kondisi siaga (standby) tetap dapat mengonsumsi hingga 50 persen energi dibandingkan saat digunakan.

Penggunaan fitur pengatur waktu (timer) pada peralatan elektronik juga dianjurkan, termasuk untuk pendingin ruangan agar dapat menyesuaikan penggunaan energi dengan kebutuhan. Di tengah krisis energi yang semakin terasa, pemerintah menegaskan bahwa perubahan kebiasaan masyarakat menjadi kunci dalam menjaga stabilitas pasokan energi nasional.