Andrie Yunus. (Instagram)
Ntvnews.id, Jakarta - Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) menegaskan pentingnya proses hukum yang transparan dan akuntabel dalam penanganan kasus kekerasan terhadap Andrie Yunus. Langkah ini dinilai krusial untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi negara serta memastikan keadilan benar-benar ditegakkan.
Wakil Menteri HAM, Mugiyanto mengapresiasi respons cepat aparat penegak hukum, baik dari Polri maupun TNI, dalam menangani kasus tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa proses hukum tidak boleh berhenti hanya pada pengungkapan pelaku.
Menurut Mugiyanto, penanganan perkara harus menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Ia juga menyoroti pentingnya koordinasi yang solid antara Polri dan TNI, terutama terkait perbedaan informasi yang sempat muncul di ruang publik.
"Sehubungan dengan adanya perbedaan informasi yang berkembang antara Polri dan TNI, maka penting untuk memastikan adanya koordinasi yang kuat dan konsistensi data antar-aparat penegak hukum, agar tidak menimbulkan kebingungan di ruang publik serta menjaga integritas proses penanganan perkara," kata Mugiyanto dalam keteranganya, Jumat, 20 Maret 2026.
Kementerian HAM turut menyambut positif langkah Komisi III DPR RI yang membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk mengawal kasus ini. Upaya tersebut diharapkan mampu membuka fakta secara menyeluruh dan menghadirkan kejelasan tanpa pengecualian.
Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, Mugiyanto (KemenHAM/ NTVNews.id)
Mugiyanto menegaskan bahwa proses penyelidikan dan penyidikan harus dilakukan secara komprehensif, termasuk menelusuri kemungkinan adanya pelaku lain maupun pihak yang terlibat dalam perencanaan atau pengendalian aksi kekerasan tersebut.
Selain itu, pemerintah juga menekankan pentingnya keterbukaan terhadap pengawasan publik serta perlindungan maksimal bagi korban dan saksi. Kementerian HAM menilai bahwa perlindungan terhadap pembela HAM merupakan bagian penting dari tanggung jawab negara dalam menjaga ruang demokrasi yang aman dan bermartabat.
"Setiap bentuk kekerasan terhadap pembela HAM tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga berimplikasi pada kualitas demokrasi secara keseluruhan," terangnya.
Dalam konteks kelembagaan, Kementerian HAM juga mendorong TNI untuk terus memperkuat disiplin internal. Pimpinan intelijen, termasuk Kepala Badan Intelijen Strategis (KABAIS), diharapkan mengambil langkah tegas dan bertanggung jawab demi menjaga kehormatan institusi.
Ke depan, peristiwa ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat pencegahan, termasuk melalui peningkatan pemahaman HAM dalam pendidikan dan pembinaan aparatur negara, khususnya di lingkungan militer.
Kementerian HAM menegaskan akan terus memantau perkembangan kasus ini agar seluruh proses berjalan sesuai prinsip HAM dan ketentuan hukum yang berlaku.
Keberhasilan penanganan kasus ini, menurut Mugiyanto, tidak hanya diukur dari penjatuhan hukuman kepada pelaku, tetapi juga dari kemampuan negara dalam mencegah kejadian serupa serta menjaga keseimbangan antara kewenangan dan perlindungan hak asasi manusia.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
