Pemerintah Indonesia menunjukkan langkah konkret dalam mengatasi krisis hunian di wilayah penyangga ibu kota. Melalui kolaborasi strategis, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sepakat menyulap lahan negara seluas 45 hektar di Kota Depok menjadi kawasan hunian vertikal massal yang modern. (nTV)
Ntvnews.id, Jakarta - Pemerintah Indonesia menunjukkan langkah konkret dalam mengatasi krisis hunian di wilayah penyangga ibu kota. Melalui kolaborasi strategis, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sepakat menyulap lahan negara seluas 45 hektar di Kota Depok menjadi kawasan hunian vertikal massal yang modern.
Pemanfaatan Lahan Strategis untuk Rakyat
Proyek ambisius ini rencananya akan dipusatkan di kawasan Tirta Jaya, Sukmajaya, Kota Depok. Di atas lahan milik Komdigi tersebut, akan dibangun sebanyak 170 ribu unit rumah susun (rusun). Fokus utama dari pembangunan ini adalah memberikan akses hunian bagi warga Kota Depok yang selama ini masih kesulitan memiliki rumah pribadi akibat tingginya harga properti.
Menteri PKP, Maruarar Sirait, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pihak Komdigi yang telah bersedia menyerahkan aset lahannya untuk kepentingan publik. Menurutnya, langkah ini adalah bukti nyata bahwa pemerintah hadir dan berpihak pada rakyat kecil yang membutuhkan hunian layak dengan harga yang tetap terjangkau.
Solusi Cicilan Ringan hingga 30 Tahun
Bukan hanya soal ketersediaan unit, pemerintah juga menyiapkan skema pembiayaan yang sangat memudahkan masyarakat. Guna meringankan beban ekonomi warga, calon pembeli akan diberikan fasilitas tenor cicilan yang sangat panjang, yakni hingga 30 tahun.
Baca Juga: Pemprov DKI Tutup Zona 4A TPST Bantargebang Usai Longsor
"Selain lokasinya yang sangat strategis, kami ingin memastikan masyarakat tidak terbebani secara finansial. Dengan tenor hingga 30 tahun, impian memiliki rumah sendiri bukan lagi sekadar angan-angan bagi warga berpenghasilan rendah," ujar Maruarar dalam keterangannya.
Optimisme serupa juga disampaikan oleh Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah. Ia menyebutkan bahwa koordinasi antar-lembaga saat ini berjalan sangat cepat. Pemerintah Kota Depok menargetkan proses groundbreaking atau peletakan batu pertama dapat dilakukan dalam waktu enam bulan ke depan.
"Kami sangat optimis. Sebanyak 170 ribu unit ini akan kami prioritaskan bagi warga asli Kota Depok. Ini adalah solusi atas keterbatasan lahan pemukiman yang selama ini menjadi tantangan besar di kota kami," tutur Chandra.
Proyek Percontohan Kolaborasi Antar-Lembaga
Selain menjadi solusi tempat tinggal, proyek di Sukmajaya ini diharapkan menjadi pilot project atau proyek percontohan bagi kementerian dan lembaga negara lainnya. Tujuannya adalah untuk mendorong optimalisasi aset-aset negara yang tidak terpakai agar dapat diubah menjadi fasilitas yang bermanfaat langsung bagi kepentingan masyarakat luas.
Dengan hadirnya proyek ini, Depok diharapkan tidak hanya menjadi kota penyangga Jakarta yang padat, tetapi juga menjadi model kawasan hunian yang tertata, terjangkau, dan terintegrasi.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
