Ntvnews.id, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto mengangkat isu posisi Indonesia sebagai anggota Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) Gaza dalam pertemuan bersama sejumlah tokoh di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, 3 Maret 2026 malam. Pembahasan tersebut berlangsung setelah serangan sepihak Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran.
Selama sekitar 3,5 jam, Presiden Prabowo berdiskusi dengan para tokoh mengenai keberlanjutan dan mandat BoP di tengah dinamika terbaru.
“(BoP) kami bahas, tetapi juga dalam konteks perkembangan mutakhir, apakah dengan perang yang berkecamuk di Iran ini akan melemahkan, kemungkinan melemahkan posisi dan mandat BoP. Kita akan berhitung lagi dari sisi itu,” kata Hassan Wirajuda saat memberikan keterangan pers usai pertemuan.
Hassan Wirajuda bersama sejumlah mantan menteri luar negeri turut ambil bagian dalam diskusi kebangsaan tersebut. Hadir pula Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla, Wakil Presiden ke-11 RI Boediono, serta Wakil Presiden ke-13 RI Ma'ruf Amin.
Baca Juga: Buntut Perang Iran MUI Minta RI Keluar dari BoP, Ini Respons DPR
Selain itu, pertemuan turut dihadiri para ketua umum partai politik yang memiliki kursi di DPR RI, perwakilan dunia usaha, jajaran menteri Kabinet Merah Putih, dan pimpinan lembaga negara.
Hassan menjelaskan bahwa dalam forum tersebut Presiden memaparkan eskalasi yang terjadi di kawasan Teluk Timur Tengah beserta dampaknya bagi Indonesia. Kepala Negara juga mengajak peserta membahas posisi Indonesia di tengah melemahnya peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) serta tantangan penegakan hukum dan aturan internasional ketika pelanggaran dilakukan oleh negara-negara besar.
Menteri Luar Negeri periode 2001–2009 Noer Hassan Wirajuda (Istimewa)
"Bapak Presiden menggambarkan bagaimana kita harus menavigasi hidup kita, bukan hanya dua karang, tetapi sekarang beberapa karang dan itu tidak mudah, karena itu didiskusikan tentang implikasinya ini terhadap keseluruhan masalah keamanan dan perdamaian dunia, tetapi juga potensi efek dari perang ini terhadap ekonomi dunia, khususnya yang menyangkut supply oil, minyak dan gas," ujar Hassan, yang pernah menjabat sebagai menteri luar negeri pada era Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri dan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono.
Ia menilai suasana diskusi berlangsung terbuka dan interaktif karena dialog berjalan dua arah serta Presiden memberikan ruang bagi berbagai pandangan.
“Presiden sangat terbuka untuk dalam menanggapi usul-usul pemikiran dari para peserta,” kata Hassan.
Menteri Luar Negeri periode 2001–2009 Noer Hassan Wirajuda (NTVnews)