Golkar Sebut Sudah Ingatkan Gubernur Kaltim Dengarkan Aspirasi Publik soal Mobil Dinas

Ntvnews.id, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji menyampaikan bahwa pihaknya telah berkomunikasi dengan Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud, terkait polemik pernyataannya mengenai pengadaan mobil dinas seharga Rp8,5 miliar yang menuai sorotan publik.

Sarmuji mengatakan partainya telah mengingatkan Rudy agar lebih peka terhadap aspirasi masyarakat, terutama di tengah situasi efisiensi anggaran. Ia menegaskan bahwa kepala daerah perlu menyesuaikan kebijakan dengan kondisi rakyat, bukan berdasarkan ukuran pribadi.

"Kami sudah berkomunikasi dengan Gubernur Kaltim. Kami meminta untuk lebih mendengarkan suara publik di tengah efisiensi," kata Sarmuji di Jakarta, Jumat, 27 Februari 2026.

Berdasarkan penjelasan Rudy kepada partai, lanjut Sarmuji, anggaran pengadaan mobil dinas tersebut telah disetujui sejak tahun 2024. Selain itu, kendaraan dengan spesifikasi tersebut dibeli melalui sistem inden.

Baca Juga: Anggaran Mobil Dinas Rp 8,5 M Disorot, Gubernur Kaltim: Masa Iya Kepala Daerah Pakai Mobil Alakadarnya

Ia juga menyinggung kondisi geografis Kalimantan Timur yang memiliki medan berat dan wilayah luas setara Pulau Jawa.

"Kalimantan Timur medannya berat, dengan luas wilayah seperti luasan pulau Jawa. Tapi apapun kita harus mengukur dengan kondisi rakyat kita," kata dia.

Sarmuji menambahkan, Rudy juga menyampaikan bahwa hingga saat ini dirinya masih menggunakan kendaraan pribadi untuk menunjang tugas dinas. Menurutnya, langkah tersebut lebih tepat di tengah sorotan publik, meskipun secara aturan gubernur berhak memperoleh fasilitas kendaraan dinas.

"Itu lebih baik meskipun pada dasarnya Gubernur berhak mendapatkan mobil dinas," kata dia.

Sebelumnya, Rudy Mas’ud menjadi perhatian publik setelah menyatakan bahwa pengadaan mobil dinas senilai Rp8,5 miliar dilakukan untuk menjaga marwah Kalimantan Timur.

Ia juga menyebut pembelian kendaraan dengan spesifikasi tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri).

Baca Juga: Outfit Istri Gubernur Kaltim Disorot Gegara Mirip Noni Belanda Saat Blusukan ke Pedagang Sayur

(Sumber: Antara)