Pramono Pimpin Ratas Atasi Banjir Jakarta

Ntvnews.id, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memimpin rapat terbatas (ratas) khusus membahas penanganan banjir Jakarta yang digelar di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat, 23 Januari 2026.

Dalam keterangannya, Pramono menjelaskan bahwa Pemprov DKI telah menggelar serangkaian rapat evaluasi penanganan banjir sejak 12, 18, hingga 22 Januari 2026, sekaligus menyusun langkah antisipasi jangka pendek dan menengah. Hasil rapat tersebut kemudian dirumuskan ke dalam Standard Operating Procedure (SOP) penanganan banjir yang melibatkan lintas sektor.

Baca juga: Cuaca Ekstrem Jakarta, Pramono Anung Perpanjang Operasi Modifikasi Cuaca

"Melibatkan terutama Sumber Daya Air, Walikota, Bupati sebagai penguasa wilayah bersama dengan seluruh jajaran yang ada, di antaranya adalah Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Sosial, kemudian Bina Marga dan sebagainya agar penanganan yang menyangkut persoalan banjir ini bisa segera teratasi," ucapnya.

Pramono juga menegaskan pentingnya normalisasi sungai sebagai solusi struktural. Ia mengungkapkan telah meninjau langsung kondisi Kali Cakung Lama dan menemukan adanya penyempitan alur sungai yang menjadi penyebab banjir.

"Saya sudah menyetujui secara prinsip untuk dilakukan normalisasi di Sungai Cakung Lama," ujarnya.

Menurut Pramono, puncak curah hujan tertinggi terjadi pada 18 Januari 2026 dengan intensitas mencapai 267 milimeter per hari, angka yang tergolong sangat tinggi dan jarang terjadi di Jakarta. Kondisi cuaca ekstrem ini mendorong Pemprov DKI memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).

Pramono Anung (Ntvnews.id/Adiansyah)

"Memang sekarang ini sedang terjadi cuaca ekstrem dan BMKG sendiri sudah menyampaikan kepada Pemerintah DKI Jakarta untuk Operasi Modifikasi Cuaca yang awalnya hanya akan kami lakukan sampai dengan tanggal 23, maka akan kami perpanjang sampai dengan tanggal 27," terangnya.

Ia menambahkan, Pemprov DKI mengerahkan tiga penerbangan OMC setiap hari, dengan dukungan anggaran yang telah disiapkan hingga 30 hari ke depan, sehingga tidak ada kendala dalam pelaksanaannya.

Pemprov DKI juga telah menerbitkan kebijakan Work From Home (WFH) melalui Dinas Tenaga Kerja serta School From Home (SFH) oleh Dinas Pendidikan. Kebijakan ini bertujuan mengurangi risiko banjir sekaligus menekan kemacetan lalu lintas akibat kondisi darurat.

"Kenapa ini kami lakukan? Kami keluarkan karena untuk mengantisipasi banjir dan juga kemacetan yang ada di Jakarta," lanjutnya.

Ke depan, Pramono menugaskan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta untuk mengoordinasikan penerapan SOP penanganan banjir agar pengecekan di lapangan dapat dilakukan lebih cepat, mudah, dan terukur.

"Itulah yang menjadi hal-hal yang diputuskan dalam rapat baru saja," tutup Pramono Anung.