Kepala BNPB
Ntvnews.id, Aceh Tamiang - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menegaskan bahwa pembangunan jembatan bailey dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pembangunan jembatan tersebut menjadi langkah strategis untuk mempercepat konektivitas, khususnya di wilayah terpencil, kawasan perbatasan, serta daerah terdampak bencana di Sumatra.
“Pemerintah memastikan bahwa dukungan pembiayaan untuk penanganan bencana, termasuk pembangunan Jembatan Bailey dan operasional personel di lapangan, merupakan bagian dari tanggung jawab negara dan didukung melalui mekanisme APBN,” ujar Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dalam keterangan tertulis, Kamis, 1 Januari 2026.
BNPB mencatat hingga akhir tahun anggaran 2025, total dana yang dialokasikan untuk penanganan bencana mencapai Rp1,4 triliun. Selain itu, tersedia tambahan ruang pendanaan dari kas negara sebesar Rp1,5 triliun yang dapat dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Anggaran tersebut dialokasikan untuk mendukung penanganan bencana sepanjang tahun 2025. Dana Siap Pakai ini dapat digunakan oleh kementerian dan lembaga yang terlibat langsung dalam operasi penanganan bencana, baik melalui penyaluran oleh BNPB maupun melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kementerian/lembaga terkait berdasarkan rekomendasi BNPB.
Baca Juga: Prabowo Buka Peluang Bantuan dari Diaspora untuk Korban Bencana Sumatera
“Skema ini dirancang agar kebutuhan di lapangan dapat direspons secara cepat, terkoordinasi, dan tetap berada dalam koridor tata kelola keuangan negara,” kata Suharyanto.
Terkait dukungan operasional TNI, BNPB mengungkapkan telah menerima usulan kebutuhan anggaran dari TNI sebesar Rp84,16 miliar. Dari jumlah tersebut, Rp26,7 miliar telah disalurkan sebagai tahap awal untuk mendukung operasional personel di lapangan hingga akhir tahun anggaran 2025.
Menurut Suharyanto, penyaluran dana dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan mekanisme pertanggungjawaban keuangan akhir tahun atau GU Nihil. Adapun pemenuhan sisa kebutuhan direncanakan akan dilakukan pada awal tahun anggaran 2026.
Prabowo Pimpin Rapat Koordinasi Usai Tinjau Lokasi Bencana di Aceh Tamiang (Sekretariat Presiden)
Lebih lanjut, BNPB menegaskan bahwa pengelolaan serta penggunaan Dana Siap Pakai dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.05/2013 beserta perubahannya dan Peraturan BNPB Nomor 4 Tahun 2020.
Dalam regulasi tersebut, Dana Siap Pakai dapat digunakan untuk mendukung fase siaga darurat, tanggap darurat, hingga masa transisi menuju rehabilitasi dan rekonstruksi. BNPB menyatakan penerapan prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan kebermanfaatan menjadi landasan utama dalam penggunaan anggaran.
Dana tersebut dimanfaatkan untuk mendukung operasional personel penanganan darurat, pengadaan serta distribusi logistik bagi masyarakat terdampak, hingga pengadaan barang yang dihibahkan kepada daerah, termasuk pembangunan jembatan bailey sebagai akses penghubung sementara.
Baca Juga: Gencatan Senjata Bertahan, Thailand Bebaskan 18 Tentara Kamboja
Suharyanto menjelaskan, untuk kebutuhan operasional, pencairan anggaran dilakukan selama operasi berlangsung. Sementara itu, untuk pengadaan barang, pembayaran dilakukan setelah pekerjaan selesai melalui proses audit kewajaran harga oleh BPKP serta pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Mekanisme ini telah diterapkan secara konsisten dalam berbagai penanganan bencana sebelumnya, termasuk pemasangan 2 unit Jembatan Bailey pada 2024 dan 5 unit Jembatan Bailey pada 2025 di sejumlah wilayah terdampak,” jelasnya.
BNPB juga mencatat telah menyalurkan Dana Siap Pakai untuk operasi tanggap darurat dan masa transisi darurat di Sumatra hingga Rabu, 31 Desember 2025. Penyaluran tersebut mencakup dukungan operasi pencarian dan pertolongan, pemenuhan kebutuhan logistik dasar masyarakat terdampak, operasi udara, pendataan kerusakan, serta dukungan awal pembangunan hunian sementara dan Dana Tunggu Hunian.
BNPB menegaskan komitmennya untuk terus mendorong percepatan pemulihan wilayah terdampak bencana melalui sinergi lintas kementerian dan lembaga, unsur TNI, pemerintah daerah, serta dukungan kebijakan fiskal pemerintah.
“Seluruh upaya ini dijalankan dengan memastikan pemanfaatan dana negara dilakukan secara tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat terdampak,” pungkas Suharyanto.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
