Kepala BNPB
Ntvnews.id, Aceh Tamiang - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto menyampaikan laporan terbaru mengenai penanganan pascabanjir dan tanah longsor di Aceh. Dalam laporannya, disebutkan bahwa hingga saat ini sebanyak 61.795 rumah tercatat mengalami kerusakan berat akibat bencana tersebut.
Dari total rumah rusak berat itu, sebanyak 23.432 kepala keluarga mengajukan permohonan untuk menempati hunian sementara (huntara). Namun demikian, tidak seluruh warga terdampak memilih tinggal di huntara yang disediakan pemerintah.
Sebagian warga memutuskan untuk tinggal sementara di rumah kerabat atau keluarga masing-masing. Jumlah warga yang memilih opsi tersebut tercatat sebanyak 11.414 orang. Mereka telah menerima bantuan dana sebesar Rp600.000 per bulan selama tiga bulan, yakni periode Desember 2025 hingga Februari 2026, dengan total penyaluran bantuan mencapai Rp20,545 miliar.
Baca Juga: Prabowo Buka Peluang Bantuan dari Diaspora untuk Korban Bencana Sumatera
"Jadi jumlah yang sudah disalurkan 20.545.200.000," kata Suharyanto saat melaporkan kondisi tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto dalam tayangan langsung di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis, 1 Januari 2025.
Sementara itu, terkait pembangunan hunian sementara, BNPB telah membangun sebanyak 450 unit huntara mandiri. Selain itu, pemerintah pusat melalui Danantara juga telah merealisasikan pembangunan 600 unit huntara. Dengan demikian, total hunian sementara yang telah terbangun hingga saat ini mencapai 1.050 unit.
Tangkapan layar Presiden Prabowo Subianto (tengah) meninjau struktur dan fasilitas hunian yang dibangun BPI Danantara bernama Rumah Hunian Danantara, di Kebun Tj Seumantoh, Karang Baru, Aceh Tamiang, Aceh, Kamis, 1 Januari 2026. ANTARA/HO-YouTube Sek (Antara)
Suharyanto menjelaskan, terdapat pula warga yang memilih hunian sementara secara mandiri dan tidak ingin tinggal di lokasi huntara terpusat. Permintaan tersebut tetap diakomodasi oleh pemerintah.
"Banyak masyarakat juga yang ingin hunian sementara mandiri. Jadi tidak mau masuk dalam satu titik yang ditentukan. Ini pun kami layani. Jadi di titik-titik yang masyarakatnya terdampak, rumahnya rusak berat, kemudian tidak mau masuk ke titik yang terpusat, itu dibangun secara terpisah-pisah," ujarnya.
Baca Juga: Biaya Hidup Melonjak, Aksi Protes Mahasiswa dan Pedagang Merebak di Iran
Lebih lanjut, Letjen TNI Suharyanto menegaskan bahwa seluruh mekanisme penggunaan anggaran BNPB dilakukan sesuai prosedur dan melalui tahapan audit. Mulai dari pemanfaatan dana di lapangan hingga pertanggungjawaban kepada Kementerian Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Ia memastikan tidak terdapat kendala dari sisi keuangan dan seluruh bantuan serta operasi tanggap darurat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
"Untuk kebutuhan seperti jembatan dan lain sebagainya, jembatan gantung, itu semuanya dibiayai oleh pemerintah lewat BNPB. Memang mekanismenya BNPB itu bekerja dulu, setelah itu diaudit, nanti yang dikeluarkannya ditagihkan gitu. Kemudian kami audit BPKP, berapa jumlahnya itu baru dimintakan Kementerian Keuangan." pungkasnya.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
