Ntvnews.id, Jakarta - Ratu Máxima dari Belanda tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Provinsi Banten pada Senin malam, 24 November 2025.
Dengan menggunakan penerbangan komersial KLM 809, kedatangan Ratu Máxima ke Tanah Air untuk melakukan kunjungan kerja dalam kapasitasnya sebagai United Nation Secretary-General’s Special Advocate (UNSGSA) for Financial Health.
Setibanya di Gedung VVIP Bandara Soekarno-Hatta, Ratu Máxima disambut oleh Kepala Eksekutif PEPK OJK, Friderika Widyasari Dewi dan Duta Besar Belanda untuk Indonesia Marc Gerritsen. Selain itu, Ratu Máxima turut disambut oleh pasukan jajar kehormatan yang menandai dimulainya secara resmi kunjungan kerja pada 24-27 November 2025.
Baca Juga: Seskab Teddy Terima Dubes Belanda, Bahas Progres Kerja Sama-Rencana Kunjungan Ratu Maxima
Dalam kunjungan ini, Ratu Máxima dijadwalkan mengikuti sejumlah pertemuan dan kegiatan strategis terkait keuangan inklusif dan kesehatan keuangan masyarakat.
Ratu Máxima juga diagendakan melakukan dialog dengan berbagai pemangku kepentingan nasional termasuk kementerian/lembaga keuangan terkait, serta para pelaku usaha dan masyarakat.
Ratu Máxima dari Belanda tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Provinsi Banten pada Senin malam, 24 November 2025 (Sekretaris Presiden)
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto juga diagendakan untuk menerima Ratu Máxima di Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan Presiden Prabowo dengan Ratu Máxima diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi Indonesia dengan PBB dalam bidang keuangan.
Kunjungan kerja selama empat hari ini diharapkan memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu negara yang aktif mendorong inklusi keuangan digital. Rangkaian kegiatan Ratu Máxima di Indonesia juga diharapkan memberikan dukungan pada program pemerintah dalam mengembangkan layanan keuangan yang aman dan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.
Ratu Máxima dari Belanda tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Provinsi Banten pada Senin malam, 24 November 2025 (Sekretariat Presiden)