Cak Imin Ajak 21 Pemred Nasional Bahas Pendidikan dan UMKM: Kita Ingin Semua Terbuka, Tidak Ada yang Ditutup-Tutupi

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menggelar pertemuan khusus bersama 21 pemimpin redaksi (pemred) media nasional di Jakarta.

Pertemuan tersebut menjadi ajang evaluasi kinerja satu tahun Kemenko PM sekaligus forum dialog terbuka untuk memperkuat arah kebijakan pemberdayaan masyarakat ke depan.

Hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Pemimpin Redaksi NTVnews.id Ismoko Widjaya, bersama pimpinan media dari berbagai platform televisi, cetak, dan daring nasional.

Forum ini digelar secara terbuka dan tidak menerapkan batasan off the record, sebagai wujud komitmen pemerintah terhadap transparansi publik.

"Kita ingin semua terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi. Pertemuan ini bukan hanya menyampaikan capaian, tapi juga menerima kritik untuk perbaikan ke depan," ujar Muhaimin dalam forum tersebut.

Salah satu topik utama yang dibahas adalah paradigma baru pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan.

Menurut Muhaimin, pembenahan sistem pendidikan merupakan kunci dalam memutus mata rantai kemiskinan dengan menekankan pentingnya relevansi kurikulum terhadap kebutuhan dunia kerja dan kemandirian ekonomi.

Baca Juga: Indonesia Dorong AI Beretika dan Digitalisasi UMKM di KTT APEC 2025

"Kurikulum dan tata kelola pendidikan nasional harus mengedepankan pemberdayaan. Kita ingin lulusan kita link and match dengan dunia kerja dan tantangan untuk mandiri," tegasnya.
Ia menambahkan, "Kalau perlu, kurikulum disusun bukan hanya oleh akademisi, tapi juga melibatkan dunia industri dan para pengusaha sukses. Itu kurikulum yang memberdayakan."

Pernyataan tersebut menegaskan arah kebijakan Kemenko PM untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam pembangunan pendidikan yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, terutama generasi muda dan pelaku ekonomi lokal.

Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin juga menyoroti pentingnya pemutakhiran data tunggal sosial ekonomi nasional, sebagaimana diamanatkan Instruksi Presiden Nomor 4 tentang penunggalan data.

Ia menekankan bahwa data yang akurat menjadi fondasi utama kebijakan pengentasan kemiskinan.

"Data itu hidup setiap hari ada yang lahir, meninggal, naik kelas, turun kelas. Karena itu, akurasi data kemiskinan menjadi kunci efektivitas pembangunan," ujarnya.

Baca Juga: Cak Imin: Alfamart dan Indomaret Ancam Pertumbuhan UMKM

Ia pun meminta Badan Pusat Statistik (BPS) untuk terus memperbarui data secara dinamis, agar kebijakan sosial dan ekonomi dapat tepat sasaran, khususnya bagi kelompok masyarakat bawah yang masih rentan.

Selain membahas isu pendidikan, Cak Imin juga menegaskan komitmen pemerintah untuk menaikkan kelas UMKM Indonesia menuju standarisasi global.

Menurutnya, ukuran keberhasilan UMKM bukan hanya pada kemampuan bertahan, tetapi pada kemampuan bersaing di pasar internasional.

"UMKM kita tidak boleh puas dengan standar lokal. Kita dorong semua produk UMKM berstandar global agar bisa bersaing di pasar dunia," kata Muhaimin.

Ia menjelaskan bahwa peningkatan kualitas produk harus diiringi dengan pelatihan, pendampingan, serta modernisasi teknologi produksi berbasis digital.

Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat daya saing UMKM nasional di tengah ketatnya persaingan ekonomi global.

Menutup pertemuan, Muhaimin kembali menegaskan arah kerja Kemenko PM yang berfokus pada penguatan masyarakat kelas bawah.

Ia menyambut baik berbagai kritik dan masukan dari para pemimpin redaksi agar kementerian yang dipimpinnya dapat lebih fokus menghasilkan dampak nyata di lapangan.

"Kami berkomitmen untuk lebih serius lagi. Penguatan UMKM dan pemberdayaan masyarakat bawah harus betul-betul terasa manfaatnya," tegasnya.

Muhaimin menekankan bahwa kolaborasi antara pemerintah, media, dan masyarakat merupakan elemen penting dalam memastikan kebijakan pemberdayaan benar-benar efektif dan berkelanjutan.

Pertemuan tersebut diakhiri dengan kesepakatan untuk memperkuat komunikasi publik yang terbuka, partisipatif, dan berorientasi pada hasil nyata bagi kesejahteraan rakyat.