Menteri PKP Rancang Program Rumah Subsidi di Jakarta dan Kota Besar

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengungkapkan rencananya untuk menyediakan rumah subsidi di sejumlah kota besar di Indonesia, termasuk Jakarta.

Dalam perencanaan program tersebut, Maruarar, yang akrab disapa Ara, bekerja sama dengan BP Tapera, Kementerian Keuangan, serta pemerintah daerah.

"Kami berdiskusi ingin membuat terobosan-terobosan, termasuk dengan pemerintah di daerah dan kota, bagaimana ada rumah subsidi di kota," kata Ara di Kantor Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Jakarta, Rabu malam, 24 September 2025. 

Ara menjelaskan bahwa rumah subsidi di kawasan perkotaan nantinya berbentuk rumah susun (rusun) alih-alih rumah tapak, karena keterbatasan lahan di kota besar. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tetap dapat memperoleh akses terhadap hunian subsidi di pusat kota.

"Kami akan membuat terobosan baru, bagaimana nanti BP Tapera, Kementerian Keuangan, dan kami bersama pemda, terutama di perkotaan, membuat skema baru untuk rusun yang ada di perkotaan tapi dengan subsidi," tambah Ara.

Baca Juga: Menteri Maruarar Siapkan Terobosan Bangun Rumah Subsidi untuk Warga Perkotaan

Khusus untuk wilayah Jakarta, Ara menyebut telah menjalin koordinasi dengan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo. Menurutnya, sudah ada dua kali pertemuan dengan Pramono untuk membahas persiapan penyediaan rumah subsidi di ibu kota. Namun, detail hasil pembahasan tersebut baru akan diumumkan setelah koordinasi lebih matang.

"Kami sudah dua kali bertemu, bersama ya untuk suatu terobosan. Mudah-mudahan ada titik temunya," tutur Ara.

Sebagai informasi, hingga 15 September 2025, total realisasi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi sejak awal tahun telah mencapai 221.047 unit. Dari jumlah tersebut, 45.385 unit masih dalam proses, baik berupa pembangunan, stok siap huni yang belum akad kredit, maupun yang sudah akad kredit tetapi pencairan dana KPR-nya belum dilakukan.

Sementara itu, penyaluran KPR dengan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) atau rumah subsidi yang sudah terealisasi, mulai dari akad kredit dengan dana KPR yang sudah cair hingga akad Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) khusus PNS, tercatat sebanyak 175.662 unit rumah.

(Sumber : Antara)