Kepala PCO Hasan Nasbi san Wamenkomdigi Angga Raka (NTVnews.id/Deddy Setiawan)
Ntvnews.id, Jakarta - Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) memberikan apresiasi kepada media massa yang telah memiliki kanal cek fakta sebagai bagian dari upaya menangkal penyebaran disinformasi, fitnah, dan konten kebencian (DFK) di masyarakat.
"Kami apresiasi media yang punya kanal cek fakta. Karena kalau satu atau dua pihak saja, tak cukup untuk menangkal konten DFK," ujar Kepala PCO Hasan Nasbi di Jakarta Pusat, Selasa, 27 Agustus 2025 malam.
Hasan juga mendorong media arus utama yang belum memiliki kanal serupa untuk segera membuatnya. Menurutnya, peran media sangat penting dalam menjernihkan arus informasi yang beredar.
"Karena kalau tidak, masyarakat kita lama-lama akan terjerumus pada istilah KJR (knee-jerk reaction)," jelasnya.
Baca Juga: PCO: Dugaan Nampan MBG Mengandung Minyak Babi Bisa Dibuktikan Lewat Uji Lab
Istilah KJR merujuk pada kondisi ketika informasi cepat ditangkap oleh para influencer tanpa adanya upaya untuk menganalisis atau memverifikasi data terlebih dahulu.
"Mereka langsung membuka gawai, menyalakan kamera, dan berkomentar. Maka, riuhlah di media sosial," lanjut Hasan.
Ia berharap media arus utama bisa terhindar dari jebakan KJR dengan melakukan verifikasi sebelum menyajikan berita, sekaligus menyusun judul yang tepat dan tidak menimbulkan multitafsir.
"Kadang yang dimakan (pembaca, red) judulnya saja. Beritanya tidak dimakan. Kadang-kadang kan judul juga dipoles," tegasnya.
Hasan mengingatkan, jika situasi ini dibiarkan, masyarakat bisa semakin terbelah, terutama jika konten DFK diarahkan untuk menimbulkan kebencian kepada pemerintah.
"Sudah, langsung marah-marah saja. Misalnya waktu demo di Pati, dibilang ada yang meninggal, kami cek sana-sini, ternyata tidak ada," ungkap Hasan.
Baca Juga: Direksi Nusantara TV dan PCO Sepakat Kolaborasi, Menjaga Informasi yang Kredibel
Ia mencontohkan kasus lain yang menimpa Menteri Keuangan Sri Mulyani, yang suaranya dimanipulasi menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI) sehingga seolah-olah menyebut guru sebagai beban negara.
"Untuk itu, kita bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital menghalau konten-konten DFK ini," ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Komdigi Angga Raka Prabowo juga menegaskan pentingnya kolaborasi media untuk melindungi masyarakat, khususnya generasi muda, dari dampak negatif disinformasi.
"Konten DFK ini merusak sendi-sendi demokrasi," kata Angga Raka.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
