Puan Maharani: Tujuan Akhir Pemerintah Haruslah Kesejahteraan Rakyat

Ntvnews.id, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Puan Maharani, menegaskan bahwa seluruh jajaran pemerintah harus solid dalam menjalankan program-program kerja yang muaranya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. 

"Satu hal yang tidak boleh berubah adalah tujuan akhirnya, yaitu rakyat harus hidup lebih layak, lebih sejahtera, dan lebih bermartabat," ujarnya dalam pidato pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026 di Gedung Parlemen, Jakarta, Jumat 15 Agustus 2025.. 

Puan menilai bahwa menciptakan kesejahteraan rakyat merupakan tugas utama yang diwariskan dari satu pemerintahan ke pemerintahan berikutnya. Meski demikian, ia mengakui bahwa pencapaian tujuan tersebut sering kali dihadapkan pada tantangan, mulai dari koordinasi internal yang belum maksimal hingga program-program yang kurang tepat sasaran. 

Selain itu, ia menyampaikan bahwa perbedaan gaya kepemimpinan dan pendekatan dalam menjalankan pemerintahan merupakan faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan. 

"Setiap pemerintahan akan membawa pendekatan yang berbeda dengan cara pikir, cara kerja, dan cara memimpin yang berbeda," jelasnya.

"Perbedaan itu adalah suatu kebutuhan; situasi dan kondisi bangsa dan negara juga berubah, sehingga pendekatan pembangunan harus menjawab realitas zamannya," tambah dia. 

Oleh karena itu, Puan menyampaikan harapannya agar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dapat mengimplementasikan seluruh agenda pembangunan secara optimal demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. 

Politikus perempuan itu juga menyatakan komitmen DPR untuk terus menjalankan fungsi pengawasan. Ia menegaskan bahwa DPR akan memantau kinerja pemerintah agar tetap berada dalam jalur kebijakan yang diharapkan oleh rakyat. 

Sidang Paripurna pembukaan masa persidangan ini digelar di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo turut menyampaikan pidato kenegaraan yang memuat Pengantar Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026, beserta Nota Keuangan sebagai bagian dari proses awal pembahasan anggaran tahun depan. 

Sumber: ANTARA