Pakistan Ancam Bakal Tembakan Nuklir ke India

Ntvnews.id, Islamabad - Ketegangan antara India dan Pakistan terus memanas. Kedua negara yang memiliki senjata nuklir ini terlibat perselisihan setelah serangan kelompok militan terhadap 26 turis India di wilayah Kashmir, yang menjadi sengketa antara kedua negara tersebut.

Dilansir dari Reuters, Rabu, 20 April 2025, Menteri Pertahanan Pakistan, Khawaja Muhammad Asif, mengungkapkan bahwa serangan militer dari India terhadap Pakistan akan segera terjadi. Menurutnya, keputusan untuk menyerang tidak akan memakan waktu lama untuk dipertimbangkan.

Asif juga menambahkan bahwa retorika India semakin keras, dan militer Pakistan telah memberikan pengarahan kepada pemerintah mengenai kemungkinan serangan dari India. Meskipun begitu, ia tidak mengungkapkan lebih lanjut alasan mengapa ia memprediksi serangan tersebut akan segera terjadi.

"Kami telah memperkuat pasukan kami karena situasi ini mendesak. Jadi, dalam kondisi seperti ini, beberapa keputusan strategis perlu diambil, dan keputusan tersebut telah dibuat," ujar Asif.

Baca Juga: Buntut Khasmir Memanas, Pakistan Tangguhkan Visa India

Hubungan yang sudah tegang antara kedua negara itu semakin buruk pada hari Selasa pekan lalu, ketika sejumlah orang bersenjata menewaskan 25 turis India dan satu warga Nepal di Lembah Baisaran, sebuah tujuan wisata terkenal di wilayah Kashmir.

India segera menuduh Pakistan terlibat dalam infiltrasi militan di Kashmir, sebuah tuduhan yang dibantah oleh Pakistan.

Kelompok militan Front Perlawanan, yang diyakini memiliki hubungan dengan Lashkar-e-Taiba yang berbasis di Pakistan, dikabarkan mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Polisi India juga menyebutkan bahwa dua tersangka merupakan warga negara Pakistan.

Pada hari Rabu, New Delhi mengurangi hubungan diplomatik dengan Pakistan, mengusir diplomat-diplomat Pakistan, dan menutup perbatasan darat dengan negara tetangga. Pakistan pun merespons dengan cara yang sama, mengulang tuduhannya bahwa India telah menindas penduduk Kashmir yang mayoritas Muslim.

Menurut NDTV, pasukan India dan Pakistan saling bertempur di sepanjang Garis Kontrol (LoC) di Kashmir untuk malam ketiga berturut-turut. LoC adalah batas de facto antara kedua negara. Pasukan keamanan India juga dilaporkan melakukan operasi anti-terorisme di sisi perbatasan mereka.

Selain itu, India juga menangguhkan Perjanjian Perairan Indus, sebuah kesepakatan pembagian air sungai yang sangat penting bagi kehidupan jutaan orang di kedua negara. Pakistan telah menutup wilayah udaranya bagi maskapai penerbangan India.

Asif menyebut tindakan India tersebut sebagai "tindakan perang" untuk merebut sumber daya air dari wilayah-wilayah yang rentan, dan menyatakan bahwa perjanjian tersebut, meskipun telah melewati berbagai konflik di masa lalu, didukung oleh pihak-pihak internasional.

Baca Juga: Asal Usul Konflik Kashmir yang Diperebutkan India-Pakistan

"Kami telah menghubungi pihak-pihak terkait terkait perjanjian ini," ujarnya, seraya mendesak komunitas internasional dan Bank Dunia untuk melindungi perjanjian tersebut.

Sementara itu, dalam kesempatan berbeda, Menteri Perkeretaapian Pakistan, Hanif Abbasi, juga mengeluarkan ancaman serupa terhadap India. Dalam pidato yang disiarkan televisi pada Minggu, 27 April 2025, Abbasi memperingatkan India bahwa Pakistan memiliki banyak rudal dan 130 hulu ledak nuklir yang "tidak untuk dipamerkan."

"Tidak ada yang tahu di mana kami menyimpan senjata nuklir kami di seluruh negeri. Saya katakan lagi, rudal-rudal balistik ini, semuanya ditujukan kepada Anda," kata Abbasi, seperti dikutip RT.

Di sisi lain, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengatakan pekan lalu bahwa India dan Pakistan akan menyelesaikan masalah mereka sendiri. Namun, Departemen Luar Negeri AS menyatakan bahwa Washington telah mengambil langkah untuk berkomunikasi dengan kedua negara, mendesak mereka untuk bekerja menuju "solusi yang bertanggung jawab."

Sebelumnya, Washington pernah berperan dalam meredakan ketegangan antara kedua negara yang memperoleh kemerdekaan pada tahun 1947, ketika pemerintahan kolonial Inggris membagi wilayah Asia Selatan menjadi dua negara tersebut.