RUU Jabatan Hakim Bakal Digulirkan Lagi oleh DPR

Ntvnews.id, Jakarta - DPR berencana menggulirkan kembali Rancangan Undang-Undang (RUU) Jabatan Hakim sebagai respons terhadap aspirasi para hakim yang menuntut hak-hak mereka.

"Kita akan secepatnya dalam periode DPR yang baru pada saat ini, untuk kemudian meluncurkan kembali RUU Jabatan Hakim," ungkap Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, di Ruang Rapat Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 8 Oktober 2024.

Selain itu, DPR juga mendorong pemerintah untuk lebih memperhatikan solusi terkait masalah-masalah yang dihadapi para hakim. Dasco menambahkan bahwa langkah ini diambil untuk menemukan jalan keluar yang tepat bagi persoalan yang muncul.

"Kami juga akan menyampaikan kepada pemerintah sekarang maupun yang akan datang bagaimana ini memecahkan persoalan para hakim," ucap Dasco.

Sebelumnya, ribuan hakim dari berbagai pengadilan di seluruh Indonesia melakukan aksi cuti bersama selama lima hari, dari tanggal 7 hingga 11 Oktober 2024. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes agar pemerintah segera merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2012 yang mengatur hak keuangan dan fasilitas hakim.

Tuntutan yang diajukan oleh para hakim meliputi beberapa hal, di antaranya:

Pengesahan RUU Jabatan Hakim, yang bertujuan untuk memberikan dasar hukum yang kuat dan independen bagi profesi hakim, serta memastikan kedudukan dan kewibawaan mereka terjamin melalui peraturan yang komprehensif.
Pengesahan RUU Contempt of Court, yang akan mengatur perlindungan bagi hakim dari segala bentuk penghinaan terhadap pengadilan, guna memastikan proses peradilan berjalan tanpa adanya tekanan atau intervensi.
Peraturan Pemerintah tentang Jaminan Keamanan Hakim, yang mendesak diterbitkannya peraturan untuk menjamin keselamatan fisik dan psikologis para hakim dalam menjalankan tugas, termasuk perlindungan dari ancaman atau serangan yang mungkin mereka hadapi selama atau setelah proses peradilan berlangsung.

VIRAL

TERKINI