Prabowo Akui Banyak Kekurangan Program MBG, Perintahkan Oknum Pelanggar Dipecat

Ntvnews.id, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto secara terbuka mengakui adanya banyak kekurangan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan menginstruksikan jajarannya untuk menindak tegas serta memecat para oknum yang terbukti melakukan pelanggaran.

Sikap tegas tersebut disampaikan Kepala Negara saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 21 Oktober 2026.

Prabowo menekankan bahwa pemerintah tidak akan ragu menertibkan siapa pun yang mencoreng program prioritas tersebut.

"Banyak kekurangan dalam pelaksanaan MBG, kita akui. 13 orang sudah ditetap— tersangka, 203 orang diperiksa Kejaksaan Agung, sudah diberhentikan dengan tidak hormat 353 orang, dalam proses diperiksa Inspektorat BGN 2.600 orang. Jangan ragu-ragu, ya, pecat, bersihkan sampai bersih, ya," tegas Prabowo sebagaimana disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Jumat, 23 Oktober 2026.

Baca Juga: Mensos Turun Tangan Usut Kasus Kekerasan Siswa Sekolah Rakyat yang Libatkan Mahasiswa Unhan

Prabowo membeberkan bahwa penegakan hukum dan penertiban aparatur telah berjalan secara masif.

Dari hasil pengawasan yang dilakukan, ratusan pegawai telah dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH), belasan orang telah ditetapkan sebagai tersangka, dan ribuan lainnya saat ini masih menjalani pemeriksaan intensif oleh Kejaksaan Agung serta Inspektorat Badan Gizi Nasional (BGN).

Ia mengingatkan seluruh anggota kabinet bahwa program MBG menyangkut hajat hidup dan masa depan generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, integritas dalam distribusinya tidak boleh dikompromikan oleh penyimpangan di lapangan.

"MBG strategis, MBG vital," ujar Prabowo.

"MBG ini strategis dan sangat penting untuk masa depan anak-anak kita." sambungnya.

Di akhir arahannya, Presiden meminta seluruh kementerian dan lembaga terkait untuk membuang keraguan, menanggalkan rasa rendah diri, serta memperkuat soliditas kerja sama tim demi mengatasi berbagai kelemahan implementasi di lapangan.