Ntvnews.id, Wina - Kebijakan pemerintah Austria yang melarang anak perempuan berusia di bawah 14 tahun mengenakan jilbab di sekolah menuai penolakan. Sejak aturan tersebut diberlakukan, ratusan siswa menggelar demonstrasi di lingkungan sekolah hingga turun ke jalan untuk menyuarakan keberatan mereka.
Dilansir dari AFP, Jumat, 15 Oktober 2026, Pemerintahan Austria yang dipimpin kelompok konservatif tetap mempertahankan kebijakan tersebut. Larangan yang mulai berlaku pada 1 September 2026 itu diklaim bertujuan mendorong kesetaraan gender sekaligus melindungi anak perempuan Muslim dari "segregasi dan penindasan".
Aturan terbaru ini menjadi upaya kedua Austria untuk membatasi penggunaan jilbab di lingkungan sekolah. Sebelumnya, pada 2019, koalisi kelompok konservatif dan Partai Kebebasan Austria memberlakukan larangan serupa bagi murid sekolah dasar.
Namun, Mahkamah Konstitusi Austria kemudian membatalkan kebijakan tersebut. Pengadilan menilai aturan yang secara khusus menyasar umat Muslim bertentangan dengan prinsip netralitas agama.
Para penentang kebijakan terbaru juga menilai larangan itu secara tidak proporsional menyasar komunitas Muslim. Mereka berpendapat aturan tersebut membatasi kebebasan beragama dan memaksa anak perempuan mengenakan pakaian yang tidak sesuai dengan keinginan mereka.
Baca Juga: Alasan Azerbaijan Larang Penggunaan Hijab di Sekolah
Sejak kebijakan baru diterapkan pada September lalu, otoritas pendidikan di berbagai wilayah Austria telah menggelar 127 pertemuan dengan orang tua. Selain itu, sebanyak 52 laporan terkait dugaan pelanggaran terhadap aturan tersebut telah diajukan.
Dilansir AFP, dalam demonstrasi yang berlangsung di Wina, seorang perempuan bernama Zehra, 37 tahun, yang tidak bersedia mengungkapkan nama belakangnya, mengatakan kedua putrinya yang berusia sembilan dan 13 tahun merasa "sedih dan marah" terhadap kebijakan tersebut.
"Kami membesarkan anak-anak dengan mengajarkan bahwa mereka bisa menentukan ingin menjadi siapa. Namun, undang-undang ini justru bertolak belakang dengan hal itu," ujarnya.
Penolakan juga datang dari Seham, seorang siswi berusia 12 tahun. Ia mengaku merasa "takut" jika harus melepas jilbab ketika berada di sekolah.
"Saya sudah memakainya selama dua tahun dan rasanya jilbab itu sudah menjadi bagian dari diri saya," katanya.
Setelah melakukan pembicaraan dengan pihak sekolah, Seham mengatakan dirinya diperbolehkan menggunakan penutup kepala alternatif yang tidak dikategorikan sebagai bagian dari tradisi keagamaan. Kendati demikian, ia mengaku tetap "lebih memilih mengenakan jilbab secara utuh".
Muslim Austria Hadapi Diskriminasi
Ilustrasi Perempuan Arab Berhijab (Pixabay)
Berdasarkan statistik pemerintah Austria pada 2021, umat Islam mencakup sekitar delapan persen dari total populasi negara tersebut yang berjumlah sembilan juta jiwa.
Sementara itu, laporan Badan Hak Asasi Uni Eropa atau Fundamental Rights Agency (FRA) pada 2024 menunjukkan bahwa umat Muslim di Austria mengalami tingkat rasisme dan diskriminasi anti-Muslim tertinggi di antara negara-negara anggota Uni Eropa.
Kondisi tersebut menjadi sorotan di tengah meningkatnya sentimen anti-Muslim di Austria. Peningkatan rasisme dan diskriminasi itu dilaporkan berlangsung setelah Partai Kebebasan Austria (FPÖ), yang berhaluan kanan jauh, untuk pertama kalinya memenangkan pemilihan umum pada 2024, meskipun tidak berhasil membentuk pemerintahan.
Perdebatan mengenai larangan jilbab bagi anak perempuan di bawah usia 14 tahun kini kembali memunculkan pertanyaan mengenai batas kewenangan negara dalam mengatur ekspresi keagamaan, khususnya bagi anak-anak di lingkungan pendidikan.
Di satu sisi, pemerintah mengklaim kebijakan tersebut diperlukan untuk melindungi anak perempuan dan mendorong kesetaraan. Namun, di sisi lain, para penentang menilai aturan itu justru membatasi kebebasan beragama serta hak anak untuk menentukan identitas dan pilihan mereka sendiri.
Ilustrasi kota Wina, Austria ANTARA/Anadolu/py/am. (Antara)