Pelaksana tugas (Plt) Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Berton SP Panjaitan di kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, Rabu (14/10/2026) (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Sejumlah ruangan di kantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dipasangi segel menyusul operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hal tersebut dikonfirmasi langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan.
"Memang ada beberapa ruangan yang disegel ini demi mungkin KPK bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, tugasnya nanti mempercepat prosesnya. Jadi ada beberapa ruangan, iya," ujar Berton saat ditemui di kantor Kementerian Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Jakarta Pusat, Rabu, 14 Oktober 2026.
Kendati demikian, Berton mengaku belum dapat merinci ruangan mana saja di lingkungan kantornya yang menjadi sasaran penyegelan oleh tim penyidik antirasuah tersebut.
Selain itu, menyangkut penangkapan 14 orang dalam operasi senyap tersebut, Berton menyatakan pihaknya belum bisa berbicara banyak. Ia berdalih manajemen BNPB belum menerima daftar nama pihak-pihak yang terjaring.
"Seperti yang kami sampaikan tadi, kami sampai saat ini belum mendapatkan nama-nama siapa yang menjadi OTT tersebut," jelas Berton.
Sebelumnya, KPK membenarkan telah mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan di lingkungan BNPB, yang salah satunya melibatkan Sekretaris Utama (Sestama) BNPB, Rustian.
"Dalam peristiwa ini, tim KPK mengamankan sejumlah 14 orang, di antaranya merupakan Sekretaris Utama atau Sestama," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Selasa, 13 Oktober 2026.
Budi merincikan bahwa 13 orang lainnya terdiri atas pejabat pembuat komitmen (PPK) di lingkungan BNPB serta sejumlah pihak swasta. Seluruh pihak yang diamankan saat ini tengah menjalani pemeriksaan secara intensif di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Pada Selasa malam, tim penyidik diagendakan untuk melaksanakan gelar perkara guna menetapkan status hukum para pihak yang terjaring dalam operasi tangkap tangan tersebut.
"Malam ini dijadwalkan dilakukan ekspose di tingkat pimpinan untuk menentukan status hukum dari peristiwa tertangkap tangan ini," ucap Budi.
Sebelumnya, Ketua KPK Setyo Budiyanto telah mengonfirmasi bahwa operasi tangkap tangan di lingkungan BNPB ini merupakan OTT ke-22 yang dilakukan sepanjang tahun 2026.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
